RRI.CO.ID, Makassar – Penambahan kuota rumah subsidi di Sulawesi Selatan hingga 25 ribu unit dinilai perlu diselaraskan dengan rencana tata ruang daerah. Pengamat Tata Ruang Sulawesi Selatan, Muhammad Mutaqqin Asyikin dalam perbincangan bersama RRI Lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi, Senin, 21 September 2026, menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan di kemudian hari.
Asikin mengatakan, penambahan kuota rumah subsidi secara otomatis akan meningkatkan pemanfaatan ruang. Karena itu, kebijakan tersebut menurutnya tidak cukup dilihat dari satu perspektif, tetapi perlu mempertimbangkan berbagai dampak yang mungkin muncul.
“Penambahan kuota rumah subsidi. Itu berarti juga penambahan pemanfaatan ruang. Tapi apakah kebijakan penambahan kuota tersebut telah disusun berdasarkan kajian yang cukup mendalam."ujar Asikin
Menurutnya, program tersebut perlu disinkronkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW provinsi maupun kabupaten dan kota. Hal itu penting karena sejumlah daerah di Sulawesi Selatan masih memiliki RTRW yang baru disahkan atau sedang dalam proses revisi.
"Program pembangunan seharusnya mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan. Kalau kita misalnya konsisten mau tertib tata ruang dan menjadikan tata ruang itu sebagai panglima, maka sebetulnya mestinya acuannya ke tata ruang,” ujarnya.
Ditambahkan, potensi alih fungsi lahan akibat pembangunan rumah subsidi secara masif. Menurutnya, ketika lahan pertanian dilindungi melalui program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B, kebutuhan ruang untuk permukiman dapat bergeser ke lahan perkebunan hingga kawasan perbukitan.
Perubahan fungsi lahan tersebut dinilai dapat memengaruhi kondisi lingkungan dan bentang alam. Sejumlah risiko yang perlu diantisipasi, termasuk bencana hidrometeorologi, banjir, persoalan air bersih, serta pengelolaan limbah domestik.
Selain persoalan lahan, pengawasan terhadap penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di kawasan perumahan subsidi masih perlu diperkuat. “Kalau penilaian saya sih, saya pikir belum berjalan efektif selama ini,” ungkapnya kepada RRI
Untuk kawasan perkotaan yang telah padat, Asyikin menyebut hunian vertikal subsidi dapat menjadi salah satu pilihan yang perlu dipertimbangkan. Namun, perubahan dari hunian tapak ke hunian vertikal menurutnya tetap harus memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang akan menempatinya.
Asyikin berharap penambahan kuota rumah subsidi tidak hanya mengejar percepatan pembangunan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat. “Bukan lagi seberapa cepat kita melakukan proses pembangunan, tapi dengan cara pandang seperti apa kita membangun,” ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....