RRI.CO.ID, Maros - Upaya memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawal demokrasi terus dilakukan Bawaslu Maros melalui program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P). Program ini tidak hanya menjadi ruang edukasi kepemiluan, tetapi juga wadah membangun kesadaran politik generasi muda agar lebih aktif terlibat dalam pengawasan pemilu yang jujur dan berintegritas.

Sebanyak 40 peserta dari berbagai latar belakang di Kabupaten Maros mengikuti program tersebut. Para peserta mendapatkan pembelajaran terkait pengawasan pemilu, pencegahan pelanggaran, pentingnya partisipasi publik, hingga penguatan nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Berbeda dari metode konvensional, Pendidikan Pengawas Partisipatif kali ini menggunakan sistem Learning Management System (LMS).

Metode pembelajaran digital itu memungkinkan peserta belajar secara mandiri, fleksibel, dan terstruktur sesuai materi yang telah disiapkan penyelenggara.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (HP2H) Bawaslu Maros, Saiyed Mahmuddin, mengatakan pendekatan berbasis digital dipilih karena lebih relevan dengan karakter generasi muda saat ini yang dekat dengan teknologi dan media digital.

“Anak muda memiliki karakter yang dinamis dan dekat dengan dunia digital. Karena itu, metode pembelajaran juga perlu menyesuaikan agar edukasi pengawasan partisipatif terasa lebih dekat, menyenangkan, dan mudah dipahami,” ujarnya di sela rapat koordinasi pelaksanaan P2P di Kantor Bawaslu Maros, Rabu 13.Mei 2026.

Menurut Mahmuddin, pengawasan pemilu tidak bisa hanya dibebankan kepada penyelenggara. Keterlibatan masyarakat, khususnya kalangan muda, menjadi faktor penting dalam menciptakan proses demokrasi yang sehat dan transparan.

Ia menilai generasi muda memiliki potensi besar menjadi agen pengawasan karena memiliki akses informasi luas, kemampuan adaptasi teknologi, serta keberanian menyuarakan kritik terhadap potensi pelanggaran demokrasi. Melalui program ini, Bawaslu Maros ingin membangun kesadaran bahwa pengawasan pemilu bukan hanya tugas lembaga negara, melainkan tanggung jawab bersama sebagai bagian dari menjaga kualitas demokrasi.

Dalam proses pembelajaran, peserta juga didorong memahami berbagai bentuk pelanggaran pemilu, pola pencegahan politik uang, penyebaran hoaks politik, hingga pentingnya menjaga netralitas dan etika demokrasi di ruang digital. Mahmuddin berharap Pendidikan Pengawas Partisipatif dapat melahirkan kader pengawas muda yang tidak hanya aktif saat momentum pemilu berlangsung, tetapi juga mampu menjadi motor edukasi demokrasi di lingkungan masing-masing.

“Melalui Pendidikan Pengawas Partisipatif ini, kami berharap dapat menghadirkan kader-kader pengawas partisipatif yang memiliki karakter kritis, logis, berani, serta mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan dan proses demokrasi, khususnya di Kabupaten Maros,” tutupnya.

Program P2P sendiri menjadi salah satu strategi Bawaslu untuk memperluas partisipasi publik dalam pengawasan pemilu secara berkelanjutan. Dengan pendekatan digital dan edukatif, Bawaslu berharap lahir generasi muda yang tidak apatis terhadap politik, tetapi justru menjadi bagian penting dalam menjaga integritas demokrasi Indonesia.