RRI.CO.ID, Maros – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah tidak menyurutkan langkah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maros untuk terus memperkuat pengawasan demokrasi. Justru di tengah keterbatasan tersebut, Bawaslu Maros berkomitmen untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan program kerja.

Komitmen itu mengemuka dalam rapat perencanaan program dan anggaran Tahun 2026 yang digelar di Kantor Bawaslu Maros, Kamis 9 April 2026. Rapat ini menjadi forum strategis untuk mematangkan berbagai agenda lembaga agar tetap berjalan efektif meski dengan dukungan anggaran yang terbatas.

Ketua Bawaslu Maros, Sufirman, mengungkapkan bahwa sebagai lembaga negara, Bawaslu tidak terlepas dari dampak kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku secara nasional. Kondisi tersebut juga dirasakan oleh seluruh jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten dan kota.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kinerja lembaga pengawas pemilu. Sebaliknya, seluruh jajaran Bawaslu Maros didorong untuk lebih adaptif dengan mengoptimalkan kegiatan non-anggaran serta memperkuat kolaborasi antar unit kerja.

“Efisiensi ini memang berpengaruh pada volume kegiatan. Ada sejumlah agenda yang harus dikurangi, terutama yang berkaitan dengan program penguatan demokrasi. Karena itu, kita perlu menyusun perencanaan kegiatan yang terukur dan memiliki output yang jelas,” tegas Sufirman.

Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, serta Data dan Informasi itu juga menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara kegiatan rutin dan kegiatan program. Langkah ini dinilai penting agar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lebih terarah serta selaras dengan prioritas kelembagaan.

Selain perencanaan yang matang, Bawaslu Maros juga menaruh perhatian pada transparansi dan akuntabilitas. Setiap kegiatan yang dilaksanakan diharapkan dapat terkoordinasi dengan baik sehingga terdokumentasi dan dipublikasikan secara optimal kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

Di sisi lain, penguatan konsolidasi demokrasi tetap menjadi fokus utama Bawaslu Maros ke depan. Untuk menyiasati keterbatasan anggaran, lembaga ini mulai melirik pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana efektif menyampaikan pesan-pesan demokrasi kepada masyarakat.

“Masih banyak ruang publik yang bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan penguatan demokrasi. Misalnya melalui ruang digital, podcast, hingga rapat-rapat online. Kita akan memaksimalkan fasilitas yang ada agar edukasi demokrasi tetap berjalan,” pungkasnya.

Melalui strategi adaptif dan inovatif tersebut, Bawaslu Maros optimistis upaya menjaga kualitas demokrasi di daerah tetap dapat berjalan, meskipun di tengah tantangan efisiensi anggaran.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠