RRI.CO.ID, Makassar - Pengamat lingkungan hidup menilai darurat sampah yang melanda Kota Makassar tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan kapasitas lahan TPA. Akar persoalannya dinilai lebih dalam, yakni lemahnya pengelolaan sampah dari hulu.

Disampaikan oleh pengamat lingkungan hidup Husniati Amirullah. "data timbulan sampah menuju TPA pada 2024 mencapai 1.000 ton per hari dan diperkirakan meningkat menjadi sekitar 1.300 ton per hari pada awal 2026" sebagaimana dikutip dari siaran dialog interaktif RRI Pro 1 Makassar, Kamis 2 April 2026.

Angka tersebut mencerminkan hampir 100 persen sampah Kota Makassar langsung bermuara ke TPA. Padahal menurut Undang-Undang Persampahan, hanya 5 persen yang seharusnya menjadi residu dan dikirim ke TPA.

"sosialisasi dan pendampingan pengurangan sampah dari hulu masih sangat kurang, dan program yang pernah berjalan pun kerap terhenti seiring pergantian kepemimpinan" tegas Husniati dalam dialognya.

Husniati juga menyoroti bahwa berbagai program persampahan yang tidak dibarengi pengurangan dari hulu berpotensi hanya menjadi orientasi proyek semata. Keberadaan PSEL dinilai tidak akan optimal jika pemilahan sampah di tingkat rumah tangga tidak diperkuat.

"PSEL dan program sejenisnya akan sia-sia jika tidak ada keseriusan dalam pendampingan masyarakat, karena hampir setiap sektor memiliki anggaran persampahan tetapi bekerja sendiri-sendiri tanpa sinergi."

Ia mendorong Pemerintah Kota Makassar menjadi mediator dan fasilitator agar seluruh pemangku kepentingan bisa bersatu mengurangi jumlah sampah menuju TPA. Indikator keberhasilan yang paling sederhana, menurutnya, adalah berkurangnya volume sampah yang masuk ke TPA dalam satu tahun pertama proyek berjalan.

"keberhasilan PSEL juga harus dilihat dari sisi ekonomi, yakni apakah pendapatan dari pengolahan sampah setidaknya sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan."