Dorong Kesetaraan Komunitas Tuli, Pusdis Unhas Gelar Workshop dan Deklarasi HAM

RRI.CO.ID, Makassar — Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin (Pusdis Unhas) menggelar Workshop dan Deklarasi Hak Asasi Manusia untuk Tuli dalam rangka memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional 2026 di Aula Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin, Senin 5 Oktober 2026.

Kegiatan yang mengangkat tema “BISINDO sebagai Hak” tersebut membahas isu hak asasi manusia bagi Tuli, khususnya terkait kesempatan, kesetaraan, bahasa isyarat, serta pengakuan terhadap budaya Tuli dalam kehidupan sosial dan pendidikan.

Kegiatan menghadirkan empat narasumber dengan materi yang berbeda. Hastu Wijaya membawakan materi mengenai kesempatan dan kesetaraan, Fitrah Ramadhan membahas linguistik bahasa isyarat, Megawati menyampaikan materi mengenai interaksi dan budaya Tuli, sedangkan M. Andika Panjiman Natureza, S.H., membawakan materi mengenai deklarasi Hak Asasi Manusia untuk Tuli.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Kepala Pusdis Unhas, Dr. Ishak Salim, S.IP., M.A., mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya untuk memperluas pemahaman sivitas akademika dan masyarakat mengenai bahasa serta budaya Tuli. “Yang pertama sebenarnya menyebarluaskan budaya Tuli di masyarakat dan sivitas akademika,” kata Ishak.

Menurut Ishak, pemahaman terhadap budaya Tuli penting agar masyarakat dapat mengenali bagaimana warga Tuli berkomunikasi, belajar, berinteraksi, hingga menghasilkan karya.

Ia juga menilai perkembangan penggunaan bahasa isyarat di lingkungan Unhas dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan.

Salah satunya didorong oleh mahasiswa Tuli yang membuka kelas bahasa isyarat bagi mahasiswa Unhas. “Perkembangan bahasa isyarat di Unhas tiga tahun terakhir ini tumbuh dengan pesat. Hal itu dikarenakan mahasiswa Tuli membuka kelas bahasa isyarat bagi mahasiswa Unhas dan setiap kelas bahasa isyarat itu diikuti oleh banyak peminat,” ujarnya.

Ishak mengatakan penggunaan bahasa isyarat juga mulai terlihat dalam interaksi sehari-hari di lingkungan kampus. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa bahasa isyarat semakin dikenal sebagai bagian dari komunikasi di lingkungan Unhas.

“Sekarang sudah hal biasa ketika di kantin atau di fakultas tertentu kita melihat mahasiswa berbicara dengan bahasa isyarat. Itu artinya bahasa isyarat mulai dikenali sebagai bahasa lain, bukan hanya bahasa verbal,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, isu BISINDO sebagai hak menjadi salah satu pembahasan utama. Pengakuan terhadap bahasa isyarat dinilai tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan komunikasi, tetapi juga berhubungan dengan pemenuhan hak dan kesetaraan bagi warga Tuli.

Ishak mengatakan pengakuan terhadap bahasa isyarat juga memiliki konsekuensi terhadap penyelenggaraan layanan publik, termasuk pendidikan. Salah satunya berkaitan dengan kebutuhan penyediaan juru bahasa isyarat dalam berbagai layanan.

“Dengan adanya pengakuan negara terhadap bahasa isyarat ini, maka akan ada banyak konsekuensi yang bisa timbul berkaitan dengan tata kelola pendidikan dan urusan-urusan publik lain. Ketersediaan penerjemah bahasa isyarat, misalnya, menjadi hal yang signifikan untuk dipenuhi,” ujarnya.

Selain sesi workshop, kegiatan juga dirangkaikan dengan pertunjukan seni yang melibatkan komunitas dan pelaku seni Tuli. Pertunjukan tersebut meliputi teater isyarat oleh Sanggar Seni Disabilitas, pantomim oleh Komunitas Seni Empat Titik, musik oleh Komunitas Kelas Menulis Tuli, serta musikalisasi puisi bahasa isyarat oleh Komunitas Kelas Menulis Tuli.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia untuk Tuli. Deklarasi tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk memperkuat pengakuan terhadap hak Tuli, termasuk hak atas bahasa, komunikasi, budaya, pendidikan, kesempatan, dan kesetaraan.

Melalui kegiatan tersebut, Pusdis Unhas mendorong agar BISINDO tidak dipandang sekadar sebagai alat bantu komunikasi, tetapi sebagai bagian dari hak dan identitas masyarakat Tuli. Kegiatan ini juga menjadi ruang untuk memperluas pemahaman mengenai budaya Tuli serta mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih setara dan inklusif.