RRI.CO.ID, Makassar - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menerima kunjungan jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka Rapat Koordinasi Tata Kelola Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Balai Kota Makassar, Rabu 9 September 2026. Pertemuan tersebut dipimpin Direktur Monitoring KPK Aida Ratna Zulaiha.
Koordinasi dilakukan untuk membahas pelaksanaan MBG di daerah sekaligus memperkuat tata kelola program agar berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Wali Kota Makassar yang akrab disapa Appi mengatakan, penguatan tata kelola MBG penting dilakukan karena karakteristik wilayah Makassar tidak hanya mencakup kawasan perkotaan, tetapi juga wilayah kepulauan yang memiliki tantangan akses, terutama saat kondisi cuaca dan musim tertentu.
“Kita melihat urgensi yang ada di Kota Makassar ini memang perlu dilakukan tata kelola yang baik. Kota Makassar ini punya pulau yang terpencil yang sangat tergantung dengan musim sehingga ini harus menjadi perhatian,” kata Munafri.
Menurutnya, penerima manfaat MBG di Makassar tidak hanya berasal dari kalangan pelajar. Program tersebut juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sehingga pemenuhan kebutuhan gizi kelompok sasaran harus dipastikan sesuai tujuan program.
Pemkot Makassar, lanjut Appi, berperan dalam memastikan berbagai aspek pendukung penyelenggaraan MBG terpenuhi. Termasuk memastikan perizinan serta Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dimiliki oleh penyelenggara program.
“Kami beserta seluruh tim yang ada di lingkup Pemerintah Kota Makassar ini memang berada di dalam posisi untuk memastikan seluruh perizinan, sertifikat laik sanitasi, dan sebagainya itu harus menjadi perhatian kepada MBG-MBG yang ada,” ujarnya.
Selain aspek sanitasi, Appi menekankan pentingnya validasi data penerima manfaat agar program benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. Ia juga meminta agar sekolah swasta yang membutuhkan tidak terlewat dalam pelaksanaan MBG.
Di sisi lain, pelaksanaan MBG dinilai memiliki dampak terhadap perekonomian lokal. Tingginya kebutuhan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG berpotensi meningkatkan penyerapan komoditas di pasar sehingga perlu dikelola agar tidak memicu kenaikan harga.
Pemkot Makassar, kata Appi, mendorong masyarakat di sekitar dapur MBG mengambil peran sebagai pemasok kebutuhan pangan melalui pengembangan urban farming. “Kami juga menjaga sehingga lonjakan inflasi itu bisa kita tahan, karena hampir semua kebutuhan-kebutuhan yang ada di pasar ini kemungkinan besar akan terserap melalui dapur-dapur MBG,” tuturnya.
Appi berharap koordinasi bersama KPK menghasilkan langkah dan rekomendasi yang dapat memperkuat penyelenggaraan MBG di Kota Makassar, sehingga program tersebut memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Sementara itu, Direktur Monitoring KPK Aida Ratna Zulaiha mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan mendiskusikan pelaksanaan MBG di tingkat pemerintah daerah, khususnya dukungan yang dibutuhkan untuk membantu pemerintah daerah menjalankan target pemerintah pusat.
KPK juga menghimpun berbagai persoalan dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan MBG. Masukan tersebut akan menjadi bahan dalam penyusunan rekomendasi kepada pemerintah pusat.
“Kami ingin mendapatkan masukan, rekomendasi, dan sekaligus kalau ada permasalahan bisa disampaikan kepada kami supaya dalam memformulasikan rekomendasi itu bisa betul dan bisa berdampak, bisa menyelesaikan masalah,” kata Aida.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....