RRI.CO.ID, Makassar – Menteri Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, menegaskan pemerintah terus mempercepat transformasi Pengelolaan Sampah melalui berbagai teknologi yang memiliki nilai ekonomi. Menurutnya, sampah tidak lagi dipandang sebagai beban lingkungan, melainkan sebagai sumber daya yang dapat diolah menjadi energi maupun bahan baku industri.

Pernyataan tersebut disampaikan Jumhur saat menjelaskan arah kebijakan nasional dalam pengelolaan sampah. Ia mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah alternatif yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah masing-masing.

Salah satu strategi yang terus didorong adalah pembangunan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF), produksi pelet biomassa, hingga pemanfaatan sampah sebagai sumber energi alternatif. Program Pengelolaan Sampah ini dinilai mampu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir sekaligus menciptakan nilai tambah bagi daerah.

"RDF maupun pelet memiliki nilai ekonomi. Produk ini bisa menggantikan batu bara dan dibutuhkan industri seperti pabrik semen maupun pembangkit listrik. Selain bernilai jual, pengelolaan ini juga berkontribusi terhadap penurunan emisi sehingga berpotensi memperoleh manfaat dari perdagangan karbon," kata Mohammad Jumhur Hidayat, saat kunjungan ke Makassar, Rabu, 5 Agustus 2026.

Menurut Jumhur, sejumlah pemerintah daerah sebenarnya telah membuktikan bahwa inovasi Pengelolaan Sampah dapat berjalan dengan baik tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Beberapa daerah telah mengembangkan teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif, sehingga mampu mengurangi beban lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi baru.

Selain menghasilkan RDF dan pelet biomassa, sampah organik juga dapat dimanfaatkan menjadi kompos, pakan maggot, hingga berbagai produk turunan lainnya yang bernilai ekonomis. Ia menilai setiap daerah memiliki peluang mengembangkan model Pengelolaan Sampah yang berbeda sesuai dengan komposisi sampah dan kebutuhan masyarakat setempat. "Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Ada kekhususan yang harus dihormati, sehingga solusi pengelolaan sampah juga harus disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing," ujarnya.

Karena itu, pemerintah tidak akan menerapkan satu pola Pengelolaan Sampah untuk seluruh wilayah Indonesia. Pendekatan yang lebih fleksibel diyakini mampu menghasilkan sistem yang lebih efektif, mempercepat pengurangan timbulan sampah, sekaligus mendukung target penurunan emisi karbon dan penguatan ekonomi sirkular di berbagai daerah.