RRI.CO.ID, Makassar – Pemerintah Kota Makassar bersama Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan proyek strategis tahun 2026 berjalan tepat waktu, sesuai aturan, dan terhindar dari potensi mangkrak.

Rapat yang berlangsung di Balai Kota Makassar, Jumat 31 Juli 2026. dipimpin Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Kasatgas Korsup Wilayah IV KPK Tri Budi Rahmanto. Pertemuan membahas evaluasi mulai dari tahap perencanaan, manajemen konstruksi, hingga pelaksanaan sejumlah proyek strategis di lapangan.

Munafri mengatakan supervisi KPK merupakan langkah pencegahan agar seluruh proyek pemerintah dapat diselesaikan sesuai jadwal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Menurutnya, pengawasan sejak awal penting untuk menghindari keterlambatan maupun proyek yang tidak selesai.

"Ini adalah rapat pencegahan yang dilakukan oleh KPK untuk memastikan bahwa proyek-proyek itu bisa berjalan tepat waktu tanpa ada potensi untuk mangkrak," ujarnya.

Sejumlah proyek yang menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut meliputi pembangunan Stadion Untia, Makassar Government Center (MGC) Tahap II, Kantor Dinas Pendidikan, lanjutan pembangunan Puskesmas Ujung Pandang Baru, pengadaan seragam sekolah gratis jenjang SD dan SMP, pembangunan PAUD Negeri Tamalanrea, serta revitalisasi Lapangan Karebosi.

Munafri menegaskan faktor waktu menjadi kunci keberhasilan penyelesaian proyek. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis bersama Inspektorat Kota Makassar memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai jadwal serta segera mengambil langkah apabila ditemukan kendala di lapangan.

Selain itu, ia mengingatkan agar proses perencanaan proyek terus diperbaiki sehingga anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara efektif dan tidak menimbulkan pemborosan akibat keterlambatan pelaksanaan.

Wali Kota juga menekankan pentingnya menjaga transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan penyedia jasa memiliki rekam jejak yang baik serta tidak memiliki catatan maupun konflik kepentingan yang berpotensi menghambat pelaksanaan proyek.

Di akhir pertemuan, Munafri menyampaikan apresiasi kepada KPK atas pendampingan dan supervisi yang diberikan dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis Pemerintah Kota Makassar agar berjalan sesuai ketentuan dan selesai tepat waktu.