Sepuluh Kali Raih WTP, Kemenag Sulsel Tegaskan Komitmen Transparansi

RRI.CO.ID, Makassar - Kementerian Agama Republik Indonesia kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan negara setelah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi raihan ke-10 secara berturut-turut sejak 2016 dan dinilai sebagai bukti konsistensi dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel.

Opini WTP merupakan predikat audit tertinggi yang diberikan BPK kepada lembaga pemerintah yang mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Raihan ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Menanggapi pencapaian tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sulsel, H. Ali Yafid, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Agama yang telah bekerja menjaga kualitas pengelolaan keuangan. "Capaian ini menunjukkan komitmen aparatur Kementerian Agama untuk terus mengelola keuangan negara secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Ali Yafid dikutip dari keterangan resminya, Minggu, 5 Juli 2026.

Menurut Ali Yafid, mempertahankan opini WTP selama satu dekade bukanlah pekerjaan yang ringan karena membutuhkan konsistensi, kedisiplinan, dan pengawasan yang berkelanjutan. Ia menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi seluruh unit kerja, mulai dari tingkat pusat hingga kantor kementerian agama di kabupaten dan kota, termasuk kontribusi nyata dari jajaran Kemenag Sulsel.

Ia juga memberikan penghargaan kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama Sulawesi Selatan yang telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. "Selamat dan terima kasih kepada seluruh jajaran ASN Kementerian Agama di Sulsel, baik di tingkat wilayah maupun seluruh satuan kerja kabupaten dan kota. Kerja yang telah kita lakukan mendapat pengakuan positif dari BPK, dan raihan opini WTP Kemenag RI tentu juga mendapat kontribusi dari jajaran Kemenag Sulsel," kata Ali Yafid.

Meski demikian, Ali Yafid mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut tidak boleh membuat seluruh jajaran cepat berpuas diri. "Setiap anggaran negara yang dikelola harus benar-benar dimanfaatkan secara efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut, Kemenag Sulsel mendukung berbagai langkah pembenahan tata kelola yang terus dilakukan Kementerian Agama di tingkat nasional untuk mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan. Penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, hingga pembangunan budaya integritas di seluruh satuan kerja menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi.

Ali Yafid menegaskan bahwa pengelolaan keuangan yang sehat bukan sekadar memenuhi standar administrasi, tetapi juga harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. "Kemenag terus berupaya meningkatkan kualitas layanan sehingga kehadirannya benar-benar dirasakan manfaat dan dampaknya oleh masyarakat," tutupnya.

Raihan opini WTP ke-10 berturut-turut menjadi modal penting bagi Kementerian Agama untuk terus memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Bagi Kemenag Sulsel, capaian tersebut sekaligus menjadi motivasi untuk menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta memastikan setiap rupiah anggaran negara memberikan manfaat nyata bagi pelayanan keagamaan, pendidikan, dan pembinaan masyarakat di Sulawesi Selatan.