Demi Soliditas Desa, Kepala Desa Minta Dualisme APDESI Maros Segera Diakhiri

RRI.CO.ID, Makassar - Dualisme kepengurusan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Kabupaten Maros kembali menjadi perhatian. Sejumlah kepala desa berharap polemik tersebut segera diselesaikan agar tidak menghambat koordinasi dan pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa.

Muhammad Arsyad, salah seorang kepala desa yang juga merupakan anggota APDESI Maros meminta Bupati Maros Andi Syafril Chaidie Syam, turun tangan sebagai mediator untuk mempertemukan kedua kubu kepengurusan yang saat ini berjalan secara terpisah.

Menurutnya, keberadaan dua kepengurusan membuat banyak kepala desa berada dalam situasi yang membingungkan. Masing-masing organisasi memiliki agenda, program, dan pola koordinasi yang berbeda sehingga anggota kerap dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah.

"Kami berharap Bapak Bupati bisa memediasi kedua belah pihak agar kembali menjadi satu organisasi. Kami sebagai kepala desa ingin fokus membangun desa, bukan menghadapi kebingungan akibat dualisme organisasi," ujarnya, Sabtu, 4 Juni 2026.

Ia menilai, apabila kondisi tersebut terus berlanjut, efektivitas berbagai program yang menyentuh masyarakat desa berpotensi terganggu. Perbedaan arah kebijakan dari masing-masing kepengurusan dinilai dapat memengaruhi koordinasi di lapangan.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, dari sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan yang telah membentuk kepengurusan APDESI, Maros disebut masih menjadi salah satu daerah yang menghadapi dualisme kepemimpinan.

Kondisi itu, lanjutnya, dikhawatirkan melemahkan soliditas para kepala desa. Dalam berbagai kegiatan, hubungan antaranggota bahkan mulai dirasakan memiliki sekat akibat perbedaan kepengurusan.

"Kalau satu organisasi saja masih membutuhkan kerja keras untuk menyatukan langkah, apalagi kalau ada dua organisasi dengan kebijakan berbeda. Akhirnya yang menjadi bingung adalah kami di lapangan," katanya.

Karena itu, ia berharap Bupati Maros sebagai pembina pemerintahan desa dapat menginisiasi dialog yang melibatkan kedua kepengurusan untuk mencari solusi terbaik demi kepentingan bersama.

Dalam wawancara tersebut, narasumber juga menyampaikan pandangan pribadinya bahwa kemunculan kepengurusan baru berpotensi dipersepsikan sebagian pihak memiliki muatan kepentingan politik. Namun, pernyataan tersebut merupakan opini narasumber dan belum dapat diverifikasi kebenarannya.

Ia menegaskan, harapan terbesar para kepala desa adalah mengembalikan APDESI sebagai organisasi yang independen dan menjadi wadah pemersatu seluruh kepala desa dalam memperjuangkan kepentingan pemerintahan desa.

"Kami ingin APDESI kembali menjadi rumah bersama seluruh kepala desa di Maros. Kalau bersatu, kami bisa lebih fokus menjalankan program-program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," tutupnya.