RRI.CO.ID, Makassar: Pemerintah Kota Makassar terus mendorong pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Salah satunya melalui percepatan penataan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kota Makassar guna meningkatkan kinerja perusahaan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly, mengatakan pembenahan difokuskan pada tata kelola perusahaan, penataan aset, serta penguatan operasional agar BPR mampu memberikan layanan yang lebih optimal kepada masyarakat.

"Tujuannya agar pembenahan di tubuh BPR dapat memberikan dampak terhadap optimalisasi kinerja perusahaan," ujar Zulkifly usai memimpin rapat bersama jajaran PT BPR Makassar, Perumda Pasar Makassar Raya, dan Bagian Perekonomian Setda Makassar di Balai Kota Makassar, Rabu 1 Juli 2026.

Menurutnya, pelayanan BPR harus tetap berjalan tanpa hambatan. Karena itu, Pemkot mendorong kolaborasi antara PT BPR Makassar dan Perumda Pasar Makassar Raya sebagai pengelola kawasan Pusat Niaga Daya (PND), lokasi kantor operasional BPR saat ini.

Selain itu, Bagian Perekonomian bersama Perumda Pasar Makassar Raya diminta menyiapkan sejumlah alternatif solusi yang akan diajukan kepada Wali Kota Makassar sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan.

Alternatif tersebut meliputi peninjauan regulasi, penyusunan skema kerja sama, hingga kemungkinan pemindahan kantor operasional BPR ke lokasi yang lebih strategis, termasuk Mal Pelayanan Publik (MPP).

Zulkifly menegaskan seluruh opsi harus mengedepankan prinsip saling menguntungkan serta tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Ia juga meminta seluruh data pendukung disiapkan sebelum pembahasan lanjutan dilakukan.

Ia berharap penataan yang dilakukan dapat memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan efektivitas operasional, serta mendorong pertumbuhan laba PT BPR Makassar sehingga mampu memberikan kontribusi dividen yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Makassar melalui peningkatan PAD.