RRI.CO.ID, Makassar: Rencana penyerahan mandat program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada kantin sekolah di daerah terpencil menyisakan sejumlah tantangan besar. Aspek transparansi dan kelaikan fasilitas menjadi sorotan utama yang harus segera diselesaikan pemerintah.
Pengamat kebijakan publik Kafrawi mengingatkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) tidak bisa bekerja sendirian tanpa melibatkan otoritas wilayah setempat. Masalah keamanan pangan dan standardisasi kebersihan menjadi isu krusial yang paling rentan di wilayah pelosok.
"Dalam hal ini tentu pemerintah setempat ya, karena kalau pemerintah setempat tidak dilibatkan. Itu juga nanti malah menjadi hal yang tidak bersesuaian dengan prinsip negara kita," ungkapnya Senin, 22 Juni 2026.
Kafrawi menegaskan tanpa adanya kontrol yang ketat, program nasional ini dikhawatirkan tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Ia menekankan perlunya keterlibatan aktif dari aparat penegak hukum serta seluruh lapisan masyarakat sipil.
"Jangan sampai makanan-makanan yang diberikan malah tidak layak dan itu perlu harus diawasi. Bukan hanya dari pihak keamanan, tentu masyarakat sipil harus melihat," tuturnya menegaskan.
Selain masalah pengawasan, keterbatasan ruang fisik dapur di sekolah-sekolah kecil juga menjadi kendala nyata yang harus dihadapi. Banyak kantin yang saat ini belum siap jika harus memproduksi makanan dalam volume besar setiap hari.
"Evaluasi berkala di setiap tingkatan birokrasi menjadi kunci agar penyimpangan di lapangan dapat ditekan sedini mungkin. Perlu keseriusan, komitmen dari pusat hingga daerah akan diuji dalam pelaksanaan kebijakan yang kompleks ini." Tutupnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....