Pemkot Makassar Siaga Hadapi “Godzilla El Nino”, BPBD Jadi Komando

RRI.CO.ID, Makassar — Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah strategis menghadapi ancaman musim kemarau ekstrem pertengahan tahun 2026. Di tengah meningkatnya kewaspadaan global terhadap fenomena El Nino yang disebut-sebut berpotensi menjadi “Godzilla”, kesiapsiagaan lintas sektor mulai dipercepat.

Wali Kota Munafri Arifuddin menegaskan bahwa kesiapsiagaan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Menurutnya, dampak El Nino diperkirakan tidak hanya memicu kekeringan berkepanjangan dan penurunan curah hujan drastis, tetapi juga berisiko mengganggu ketahanan pangan serta kesehatan masyarakat.

Penegasan itu disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Fenomena El Nino di Balai Kota Makassar, Kamis, 16 April 2026, yang dihadiri jajaran strategis mulai dari Sekretaris Daerah, BPBD, Dinas PU, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, hingga seluruh camat se-Kota Makassar. “Melalui forum ini, kita mulai menyusun langkah konkret dan terintegrasi, memastikan setiap perangkat daerah bergerak cepat dan adaptif menghadapi potensi krisis air akibat perubahan iklim ekstrem El Nino,” ujar Munafri.

Dalam skema penanganan, Pemkot menempatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Makassar sebagai pusat komando utama, khususnya untuk mengantisipasi ancaman kekeringan dan distribusi air bersih. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) hingga camat diminta bergerak terpadu di bawah koordinasi BPBD. “Ke depan akan dikomandoi di BPBD sebagai aktor utama memastikan seluruh proses berjalan, termasuk ketersediaan dan distribusi air,” tegas Munafri.

Ia juga meminta seluruh skenario penanganan disusun hingga tingkat teknis paling rinci, mulai dari sumber pasokan air, armada pengangkut, titik distribusi, hingga mekanisme pembagian kepada masyarakat. Menurutnya, krisis air memiliki efek berantai, seperti meningkatnya risiko penyakit, terganggunya pendidikan, hingga potensi konflik sosial. Selain krisis air, Pemkot juga mengantisipasi meningkatnya risiko kebakaran akibat suhu panas dan angin kering. Untuk itu, seluruh sumber daya termasuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Makassar diminta siaga penuh.

Di sektor kesehatan, Pemkot memperkirakan potensi lonjakan kasus ISPA, penyakit kulit, dehidrasi, hingga penyakit menular seperti tuberkulosis. Petugas lapangan seperti BPBD, Damkar, camat, dan lurah diminta menggunakan alat pelindung diri, termasuk masker saat bertugas. Munafri juga mengingatkan bahwa dampak El Nino dapat merembet ke sektor ekonomi, termasuk kenaikan harga bahan pangan akibat gagal panen. Karena itu, integrasi lintas OPD dalam satu sistem kerja menjadi kunci utama.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Makassar Fadli Tahar menjelaskan bahwa El Nino merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang berdampak pada penurunan curah hujan signifikan di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Ia menyebut fenomena serupa pernah terjadi pada 1997–1998, 2015–2016, dan 2023 yang sempat membuat Makassar menetapkan status darurat kekeringan. Tahun 2026 dinilai memasuki siklus baru setelah 2025 dipengaruhi La Nina yang cenderung basah.

BPBD Makassar telah memetakan sedikitnya enam kecamatan paling rawan terdampak, yakni Kecamatan Tallo, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Manggala, dan Kecamatan Ujung Tanah.

“Tallo menjadi wilayah paling rawan, terutama kawasan Buloa yang bahkan saat musim hujan pun masih mengalami kekurangan air,” ujar Fadli.

Saat ini BPBD telah memasuki tahap prasiaga sejak Maret hingga April dengan melakukan survei lapangan untuk memastikan kondisi riil di wilayah terdampak. Selain itu, BPBD juga membuka peluang pendanaan dari luar APBD melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian BUMN Republik Indonesia. Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkot Makassar berharap dapat meminimalisir dampak kekeringan sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh elemen menghadapi ancaman El Nino 2026.