RRI.CO.ID, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya mempercepat pembenahan krisis sampah di tengah kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat. Alih-alih melonggarkan ritme kerja, Munafri bersama jajaran Pemerintah Kota Makassar tetap berkantor dan memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkuat koordinasi serta percepatan program prioritas.

Salah satu fokus utama yang mendapat perhatian serius adalah pengelolaan sampah perkotaan yang dinilai semakin kompleks seiring pertumbuhan kota. Dalam rapat koordinasi strategis di Balai Kota Makassar, Jumat 10 Maret 2026, Munafri menegaskan bahwa penanganan sampah membutuhkan kerja lintas sektor yang terukur dan berkelanjutan.

“Kita harus memastikan Makassar bisa keluar dari zona merah darurat sampah,” ujarnya.

Rapat tersebut turut menghadirkan Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku, Azri Rasul, guna merumuskan pendekatan baru dalam tata kelola sampah yang lebih sistematis dan terintegrasi.

Munafri mengakui, salah satu persoalan utama terletak pada pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang masih menggunakan sistem open dumping. Kondisi ini berdampak serius terhadap lingkungan, termasuk meluasnya limbah lindi hingga sekitar 17 hektare dan merambah permukiman warga.

“Di wilayah lain nilainya cukup baik, tapi ketika masuk ke TPA, semua nilainya turun. Ini yang jadi persoalan utama,” tegasnya.

Sebagai solusi, Pemerintah Kota Makassar tengah mendorong transformasi sistem pengelolaan sampah menuju sanitary landfill yang lebih ramah lingkungan dan berstandar nasional.

Munafri juga menekankan bahwa persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH), melainkan seluruh perangkat daerah, mulai dari kecamatan, pasar, hingga fasilitas layanan publik.

“Ini soal komitmen bersama. Kalau tidak bisa, sampaikan. Tapi kita harus bergerak sekarang,” ujarnya.

Saat ini, kapasitas pengangkutan sampah di Makassar baru mencapai sekitar 67 persen dari total produksi harian yang berkisar 800 ton. Artinya, masih terdapat sekitar 30 persen sampah yang belum tertangani secara optimal.

Kondisi tersebut, menurut Munafri, harus segera dibenahi melalui pendekatan sistematis dan kolaboratif, termasuk optimalisasi anggaran dan penguatan peran masing-masing sektor.

Sementara itu, Azri Rasul menjelaskan bahwa Kota Makassar sebagai kota metropolitan dengan jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa memiliki tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Ia menyebut, jika dihitung secara komprehensif termasuk mobilitas dari daerah penyangga, volume sampah bisa mencapai lebih dari 1.000 ton per hari.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Menurutnya, kunci utama pengelolaan sampah terletak pada pemilahan dari sumber, yakni memisahkan sampah organik dan anorganik.“Sampah organik bisa diolah jadi kompos atau pakan ternak, sedangkan anorganik bisa masuk ke bank sampah untuk didaur ulang,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor, bukan hanya DLH. Setiap institusi, seperti pasar dan rumah sakit, memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan sampah di lingkungannya.

Dengan sinergi yang kuat serta perubahan pola pikir dari seluruh elemen, Pemerintah Kota Makassar optimistis dapat mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, efektif, dan berkelanjutan.

“Target kita jelas, tapi hanya bisa tercapai dengan komitmen dan kerja bersama,” pungkas Munafri.