RRI.CO.ID, Makassar - Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), H. Syaharuddin Alrif, menyampaikan kritik tajam terkait sinkronisasi data nasional saat kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat, 10 April 2026. Pertemuan tersebut membahas urgensi Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia (RUU SDI) sebagai payung hukum integrasi data lintas kementerian dan lembaga.

Di hadapan Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Syahar menilai selama ini perbedaan data antarinstansi kerap membingungkan pemerintah daerah dalam menjalankan program. “Kami sangat mendukung RUU ini karena penting untuk menghindari data-data yang membingungkan di seluruh Indonesia,” tegas Syahar.

Ia secara khusus menyoroti banyaknya klasifikasi dan istilah dalam data kemiskinan yang dinilai tumpang tindih dan berpotensi menimbulkan polemik di lapangan. “Jangan banyak sekali istilahnya. Angka kemiskinannya harus jelas, jangan sampai ada perbedaan data antarinstansi,” cetusnya.

Menurut Syahar, kejelasan dan integrasi data sangat mendesak agar kebijakan subsidi maupun bantuan sosial, khususnya bagi petani, benar-benar tepat sasaran dan tidak terhambat persoalan administratif. Pemerintah Kabupaten Sidrap, lanjutnya, telah mengambil langkah proaktif dengan menerbitkan Peraturan Bupati serta membentuk tim khusus untuk menyelaraskan data perangkat daerah hingga terhubung dengan pusat.

Menanggapi masukan tersebut, Doli menyatakan pandangan dari daerah sangat penting dalam penyusunan regulasi yang komprehensif. “Kehadiran payung hukum setingkat undang-undang krusial untuk memperkuat tata kelola data yang selama ini masih terpecah-pecah,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas, Vivi Yulaswati, menyebut RUU SDI diarahkan menjadi orkestrator data nasional dengan prinsip single source of truth. Pertemuan strategis ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Sulsel Jufri Rahman serta sejumlah kepala daerah dari Parepare, Pangkep, hingga Luwu Timur.(*)