RRI.CO.ID, Makassar – Konsep 'Ekonomi Berkeadilan' bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan benteng pertahanan untuk mencegah radikalisme dan memperkuat kohesi sosial. Stabilitas ekonomi merupakan faktor krusial karena ia menciptakan kondisi sosial yang kondusif.

Anggota FKUB Kota Makassar Pdt. Atok Saramang menjelaskan konsep ekonomi berkeadilan dalam perspektif moderasi beragama harus bersifat Inklusif, merangkul semua kelompok masyarakat tanpa memandang suku atau agama serta membangun solidaritas lintas komunitas.

Hal lain yang dapat dilakukan dengan mengakui dan memanfaatkan kearifan lokal dalam praktik ekonomi sehingga pembangunan ekonomi berbasis pada potensi dan karakteristik daerah setempat.

“Stabilitas ekonomi merupakan faktor pendukung krusial bagi moderasi beragama karena menciptakan kondisi sosial yang kondusif. Selain itu, juga mampu mengurangi ketimpangan dan menghilangkan faktor pemicu radikalisme yang seringkali berakar dari kemiskinan dan ketidakadilan,” jelas Atok, saat menjadi narasumber Program Moderasi Agama Pro 1, Selasa, 24 Maret 2026,

Ekonomi yang stabil meminimalisir kecemburan sosial antara kelompok agama. Dikatakan, ketika masyarakat sejahtera maka fokus energi dapat dialihkan pada pembangunan dan kerjasama bukan pada persaingan sumber daya yang rentan dipolitisasi dengan isu agama.

Kondisi ekonomi yang baik memungkinkan pemberdayaan masyarakat secara mandiri melalui UMKM Atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah. “Hal ini mendorong interaksi positif dan solidaritas antara umat beragama yang berbeda, bukan hanya satu kelompok bukan hanya satu golongan, tetapi semua, dan semua untuk semua," ucap Atok.

Lebih lanjut dikatakan, membangun ekonomi berkeadilan yang mendukung interaksi beragama dapat dilakukan dengan menintegrasikan nilai-nilai etika agama. Jadi etika agama ini bukan hanya Kristiani tapi juga semua agama yang inklusif ke dalam sistem ekonomi.

Atok menegaskan pentingnya pembangunan inklusif dan pemberdayaan ekonomi sosial yang menyasar seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok marjinal. Hal ini dilakukan melalui kolaborasi lintas agama yang profesional dan berkeadilan untuk memperkuat ekonomi rakyat.