RRI.CO.ID, Pangkep : Pemerintah Kabupaten Pangkep mengakui ketersediaan lahan menjadi kendala utama dalam pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Sebagian besar desa di wilayah Sulawesi Selatan kini sudah tidak memiliki lagi cadangan tanah bengkok atau tanah adat.

PLH Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Pangkep Jajang Andi Abbas Sabtu 07 /03/2026 mengungkapkan bahwa pengadaan lahan untuk fasilitas publik kini harus melalui proses pembelian. Kondisi ini berbeda dengan wilayah di Jawa atau Sumatera yang umumnya masih memiliki aset tanah desa yang memadai.

“Penyediaan lahan itu setengah mati, begitupun tanah Pemda karena semua sudah ada peruntukannya. Jadi kami di Pemda kalau mau mengadakan pembangunan itu harus membeli lahan,” kata Jajang

Jajang menjelaskan bahwa pembangunan KDKMP memerlukan kriteria khusus, yakni lahan minimal berukuran 20 x 40 meter. Lokasi bangunan juga diutamakan berada di pinggir jalan poros atau daerah pemukiman padat aktivitas warga.

“Koperasi ini nantinya memiliki delapan gerai, mulai dari sembako, apotek, hingga penyediaan pupuk bagi petani. Lokasi di jalan poros sangat penting agar kehadiran gerai ini benar-benar mudah diakses oleh masyarakat,” ujar Jajang menjelaskan.

Sebagai solusi, Pemerintah Kabupaten Pangkep kini memanfaatkan lahan tidur milik daerah serta menjalin kerja sama dengan pihak BUMN. Salah satunya adalah penggunaan lahan milik PT Semen Tonasa untuk pembangunan koperasi di wilayah Kecamatan Balocci.

“Kehadiran KDKMP diharapkan dapat menumbuhkan ekonomi baru dan memperbaiki taraf hidup masyarakat di level desa. Koperasi ini akan menjadi agen resmi berbagai kebutuhan pokok seperti Elpiji hingga pupuk dengan harga lebih murah,” Tutupnya.