RRI.CO.ID, Makassar - Upaya menghadirkan APBD Berkualitas tak bisa lagi ditunda di tengah tekanan ekonomi global yang kian dinamis. Pesan itu mengemuka saat Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kementerian Keuangan, Adriyanto, tampil sebagai pembicara dalam Ramadhan Leadership Camp 2026 yang digelar di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Senin, 23 Februari 2026.

Dalam sesi bertema “Kebijakan Nasional terkait Pengelolaan Keuangan Daerah: Mewujudkan APBD yang Berkualitas dan Berdampak”, Adriyanto menekankan bahwa tahun 2026 bukanlah periode yang ringan. Ketidakpastian ekonomi global, tekanan fiskal, hingga ancaman perubahan iklim menjadi faktor yang harus diantisipasi sejak tahap perencanaan anggaran. Karena itu, konsep APBD Berkualitas harus benar-benar diterjemahkan sebagai instrumen pembangunan yang presisi, adaptif, dan terukur.

Menurutnya, APBD bukan sekadar lembaran angka atau rutinitas administratif tahunan. Ia menyebut setiap rupiah di dalam APBD adalah amanah publik yang wajib dikonversi menjadi manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks ini, APBD Berkualitas berarti anggaran yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas, sekaligus memperkuat daya saing daerah.

“APBD bukan sekadar anggaran, tetapi amanah. Setiap rupiah harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Adriyanto juga menyoroti pentingnya harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Penyelarasan dokumen perencanaan seperti KUA–PPAS dengan KEM–PPKF dinilai krusial agar arah kebijakan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri. Sinkronisasi tersebut menjadi fondasi agar APBD Berkualitas di daerah selaras dengan strategi fiskal nasional, terutama dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.

Ia mengingatkan bahwa deviasi terlalu lebar antara perencanaan dan realisasi anggaran berpotensi melemahkan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi fiskal. Dalam praktiknya, fenomena penumpukan serapan di akhir tahun masih sering terjadi. Pola ini dinilai mengurangi efek pengganda APBD terhadap ekonomi daerah, sehingga konsep APBD Berkualitas belum sepenuhnya tercapai.

Dalam konteks Sulawesi Selatan, Adriyanto menilai penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi pekerjaan rumah penting. Struktur pendapatan daerah saat ini masih didominasi Transfer ke Daerah (TKD), sementara kontribusi PAD relatif terbatas. Optimalisasi PAD akan memperluas ruang fiskal dan membuka peluang belanja yang lebih produktif, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kualitas layanan dasar.

Belanja produktif menjadi kata kunci berikutnya. Ia mendorong agar komposisi APBD Berkualitas lebih diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa daerah dengan struktur belanja yang lebih fokus pada pelayanan publik cenderung mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih solid dibandingkan daerah yang belanjanya terserap besar untuk kebutuhan birokrasi.

Selain itu, percepatan realisasi belanja modal dinilai mampu menciptakan stimulus ekonomi yang lebih cepat dirasakan masyarakat. Infrastruktur yang dibangun tepat waktu bukan hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memperkuat ekosistem investasi daerah.

Tak kalah penting, Adriyanto menyinggung pemanfaatan skema pembiayaan inovatif seperti pinjaman daerah, sinergi pendanaan, hingga kerja sama pemerintah daerah dan badan usaha (KPDBU). Skema ini dapat menjadi alternatif untuk mempercepat pembangunan tanpa sepenuhnya membebani struktur APBD. Dengan tata kelola yang hati-hati dan terukur, pembiayaan kreatif dapat mempercepat terwujudnya APBD Berkualitas yang berdampak langsung.

Digitalisasi keuangan daerah juga menjadi sorotan. Transformasi digital dinilai mampu meningkatkan transparansi, memperluas basis pajak daerah, serta mengoptimalkan penerimaan tanpa menambah beban masyarakat. Di era keterbukaan informasi, akuntabilitas bukan hanya soal opini WTP, tetapi juga soal outcome pembangunan yang bisa dirasakan publik.

Ia pun menegaskan bahwa ASN daerah memegang peran sentral dalam memastikan APBD Berkualitas benar-benar terwujud. Dari perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan, integritas dan profesionalisme aparatur menjadi kunci agar anggaran tidak hanya terserap, tetapi juga berdampak nyata.

Ramadhan Leadership Camp 2026 sendiri menjadi ruang penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, khususnya dalam tata kelola keuangan dan pengawasan anggaran. Forum ini diharapkan melahirkan pola pikir baru bahwa APBD Berkualitas bukan sekadar target administratif, melainkan fondasi pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.

Dengan tantangan ekonomi 2026 yang tidak ringan, pesan yang disampaikan jelas: daerah tak cukup hanya mengejar angka serapan. Yang lebih penting adalah memastikan setiap kebijakan fiskal daerah mampu menjadi mesin pertumbuhan baru yang efisien, transparan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.