6 Pejabat Pemkot Madiun Dirotasi, Kepala Dindik dan DPMPTSP Jadi Staf Ahli

RRI.CO.ID, Kota Madiun – Rotasi dan pengisian Jabatan Tinggi Pratama (JPTP) dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun. Enam pejabat eselon IIb diambil sumpah dan dilantik sebagai bagian dari penyegaran organisasi, Jumat malam, 18 September 2026. Prosesi pelantikan dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di Gedung Government Chief Information Officer (GCIO) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) kota setempat.

Enam pejabat tersebut menempati sejumlah posisi baru. Lismawati yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) kini dipercaya sebagai Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Kemudian, Heri Suwartono yang sebelumnya Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PP dan PA) bergeser menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sementara itu, Sumarno yang sebelumnya memimpin DPMPTSP kini menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah.

Perubahan juga terjadi di jajaran perangkat daerah lainnya. Subandi, S.Sos yang sebelumnya Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) kini menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Noor Aflah yang sebelumnya Kepala Diskominfo dipercaya menjadi Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora). Sedangkan Agus Mursidi yang sebelumnya menjabat Plt Kepala Dinas Perhubungan, dan merangkap Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah, kini ditunjuk sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, rotasi tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi sekaligus penyegaran setelah sejumlah pejabat menduduki jabatan dalam waktu cukup lama.

"Ini sebenarnya pemenuhan kebutuhan, kemudian banyak yang sudah sangat lama. Sehingga perlu refresh. Ada yang mutasi, ada yang baru," katanya.

Bagus berharap para pejabat yang baru dilantik bisa segera menyesuaikan diri dan langsung bekerja mulai hari berikutnya. Dia menyebut proses rotasi tersebut telah berjalan sekitar enam bulan karena harus melalui tahapan dan ketentuan dari pemerintah pusat.

"Kemarin baru diinformasikan karena baru turun dari Kemendagri. Proses ini sudah enam bulan berjalan. Aturannya memang begitu, kita ikuti," ujarnya.

Sementara itu, sejumlah jabatan yang ditinggalkan pejabat yang dirotasi, seperti Kepala Dinas Pendidikan, Diskominfo, Dinsos PP dan PA, serta BKAD, masih dalam proses pengisian. Pemkot Madiun menyiapkan pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan tersebut.

"Insya Allah Senin sudah ada Plt yang mengisi," terang Bagus.

Dia juga meminta pejabat yang baru menempati posisi tersebut mengikuti pola kerja Pemkot Madiun saat ini. Salah satunya pembangunan yang berbasis aspirasi masyarakat dari tingkat bawah.

"Sekarang polanya semua baru. Basic pembangunan dari bawah, dari RT, lurah. Mereka harus mengikuti pola yang ada," tegasnya.

Di sisi lain, empat jabatan tinggi pratama (JPTP) lainnya masih dalam proses pengisian melalui seleksi terbuka (selter). Empat jabatan tersebut yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim).

Bagus mengatakan, usulan hasil proses tersebut telah dikirim kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya, proses akan berlanjut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Masih dalam proses. Usulan sudah dikirim ke gubernur, kemudian nanti ke BKN dan Kemendagri," jelasnya.

Dia tidak menutup kemungkinan seleksi terbuka kembali digelar untuk mengisi jabatan JPTP lain yang saat ini masih kosong atau masih ditempati Plt, termasuk jabatan yang pejabatnya akan memasuki masa pensiun. (adk)