Parluh PSHT Tak Digelar di Kota Madiun, Pertimbangan Keamanan Jadi Alasan

RRI.CO.ID, Kota Madiun – Rencana pelaksanaan Parapatan Luhur (Parluh) Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) pimpinan M. Taufiq pada 25–27 September mendatang dipastikan tidak berlangsung di Kota Madiun. Pertimbangan keamanan menjadi salah satu alasan pemerintah daerah tidak memberikan izin pelaksanaan agenda tersebut di wilayah kota.

Kepastian itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun seusai rapat koordinasi (rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Magetan di Gedung Government Chief Information Officer (GCIO), Kamis, 16 September 2026.

Rakor tersebut turut dihadiri Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Jatim Kombes Pol Joni Iskandar Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Jatim Kombes Pol Bondan Witjaksono, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur Eddy Supriyanto. Pertemuan membahas sejumlah hal, terkait rencana pelaksanaan Parluh, termasuk aspek keamanan dan aspirasi masyarakat.

Bagus mengatakan, Pemkot Madiun pada prinsipnya tidak melarang pelaksanaan Parluh. Namun, lokasi kegiatan diarahkan untuk tidak berada di wilayah Kota Madiun.

"Keseluruhan ini tadi kami rakorkan. Yang pertama, pemerintah kota menjamin keselamatan masyarakat," kata Bagus.

Dia menjelaskan, kekhawatiran masyarakat terkait keamanan telah disampaikan sebelumnya. Aspirasi tersebut diterima Pemkot Madiun dalam audiensi setelah adanya surat dari masyarakat pada 12 Agustus lalu.

"Melalui rakor tanggal 12 Agustus, masyarakat bersurat kemudian kami terima audiensi. Mereka menyampaikan kekhawatiran terkait keamanan dan pengalaman yang sudah pernah terjadi," ujarnya.

Atas pertimbangan tersebut, Pemkot Madiun bersama Pemkab Madiun dan Pemkab Magetan kemudian melakukan koordinasi. Hasilnya, pelaksanaan Parluh tetap dipersilakan, tetapi tidak di Kota Madiun.

"Sepakat bahwa untuk Parluh dipersilakan, tetapi tidak di Kota Madiun," tegas Bagus.

Selain pertimbangan keamanan, pada tanggal yang sama Kota Madiun juga memiliki agenda besar. Yakni Kick Off Manasik Haji Akbar sekaligus Expo UMKM dan Ekosistem Haji yang dijadwalkan berlangsung pada 25–27 September di Stadion Wilis.

Agenda tersebut rencananya dihadiri Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta penceramah Muhammad Iqdam Kholid atau Gus Iqdam.

Bagus menyebut, aspek keamanan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan lokasi pelaksanaan Parluh. Pihak kepolisian, lanjut dia, juga telah melakukan pemetaan terhadap potensi keamanan.

"Potensi keamanan, mapping potensi secara keamanan pasti sudah ter-mapping oleh pihak kepolisian. Begitu juga laporan-laporan, termasuk kami menyampaikan aspirasi dari warga," ucapnya.

Dalam rakor tersebut, Kabupaten Magetan disebut menjadi salah satu daerah yang diarahkan untuk menjadi lokasi pelaksanaan Parluh. Pemkab Magetan disebut telah menyatakan kesiapan untuk menerima kegiatan tersebut.

"Yang sudah siap Magetan. Magetan siap menerima," kata Bagus.

Meski demikian, hingga Kamis, 16 September, pihak panitia Parluh belum memberikan keputusan terkait kemungkinan pelaksanaan kegiatan di Magetan.

"Namun dari pihak panitia masih belum memberikan jawaban. Belum, belum merapatkan lagi," pungkasnya.