RRI.CO.ID, Kota Madiun — Sejumlah fraksi DPRD Kota Madiun mempertanyakan perubahan alokasi belanja modal dalam nota keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026. Sorotan terutama diarahkan pada penurunan anggaran untuk jalan, jaringan, dan irigasi.
Pertanyaan itu disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pendapat umum fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun atas perubahan APBD 2026, Rabu, 26 Agustus 2026.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Usman Ependi mengatakan belanja modal dalam P-APBD 2026 direncanakan naik dari Rp107,93 miliar menjadi Rp115,85 miliar. Kenaikan itu mencapai sekitar Rp7,92 miliar.
Namun, kenaikan tersebut terjadi bersamaan dengan penurunan anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sekitar Rp8,97 miliar dibandingkan APBD murni. Di sisi lain, anggaran belanja modal peralatan dan mesin naik sekitar Rp9,67 miliar.
Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah kota menjelaskan alasan pergeseran anggaran tersebut. Menurut fraksi itu, jalan, jaringan, dan irigasi merupakan bagian penting dari infrastruktur pelayanan publik.
"Hal ini perlu menjadi perhatian karena jalan, jaringan, dan irigasi merupakan bagian penting dari infrastruktur pelayanan publik. Mengapa demikian? Mohon penjelasannya," kata juru bicara fraksi tersebut dalam rapat paripurna.
Fraksi Perindo juga menyoroti perubahan alokasi belanja modal. Juru bicara Fraksi Perindo, Armaya, mengatakan fraksinya mendukung upaya Pemerintah Kota Madiun mempercepat pembangunan fisik dan prasarana daerah.
Namun, dia meminta pemerintah memperjelas indikator keluaran atau output dari setiap perubahan anggaran. Menurut Armaya, indikator tersebut diperlukan agar dampak realokasi anggaran untuk infrastruktur jalan, drainase, dan permukiman dapat diukur.
Dia juga mempertanyakan pemetaan teknis pemerintah dalam menentukan pergeseran maupun penambahan belanja modal pada P-APBD 2026.
"Bagaimana pemetaan teknis yang dilakukan Eksekutif agar seluruh pergeseran maupun penambahan belanja modal pada P-APBD TA 2026 ini benar-benar linier, berbasis data granular, serta terkawal utuh guna mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Madiun 2025–2029?" ujar Armaya.
Menanggapi pandangan fraksi-fraksi tersebut, Pelaksana Tugas Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun mengatakan pemerintah akan memberikan jawaban secara resmi terhadap pertanyaan DPRD. Pembahasan P-APBD 2026, kata dia, juga akan dilakukan bersama DPRD melalui rapat dengar pendapat.
"Nota keuangan yang sudah kita serahkan secara fisik, tentunya teman-teman fraksi menganalisa. Dari hasil pandangan umum fraksi-fraksi, tentunya nanti akan kami jawab di jawaban Wali Kota," kata Bagus.
Dia mengatakan pembahasan perubahan APBD dimulai setelah penyampaian pandangan umum fraksi. Dalam pembahasan itu, pemerintah akan menjelaskan sejumlah pertanyaan yang diajukan DPRD.
Bagus juga menjelaskan soal realisasi belanja modal yang sebelumnya disebut baru sekitar 10 persen. Menurut dia, angka tersebut menggambarkan belanja yang telah dibayarkan, bukan seluruh pekerjaan yang sudah berjalan.
"Ini yang sudah terbayar. Tetapi semuanya masih proses," ujarnya.
Bagus mengatakan realisasi belanja modal telah meningkat menjadi sekitar 50 persen. Sejumlah pekerjaan masih berlangsung dan belum dibayarkan sehingga belum seluruhnya tercatat sebagai serapan anggaran.
"Masih ada pekerjaan yang berjalan dan juga belum terbayar. Sehingga serapannya ini kan berdasarkan yang sudah dibayar," kata dia. (adk)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....