Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Madiun Lampaui Target Prelist

RRI.CO.ID, Madiun – Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Madiun masih terus berjalan. Hingga Rabu (19/8/2026), Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun mencatat realisasi pendataan sudah melebihi target dari daftar sasaran awal (pre-list).

Kepala BPS Kota Madiun, Abdul Azis, menjelaskan capaian yang di atas target tersebut terjadi karena petugas menemukan banyak keluarga dan unit usaha baru di lapangan yang belum terdaftar dalam pre-list sebelumnya.

“Kalau dari submit data sebenarnya sudah di atas 100 persen. Kenapa bisa di atas 100 persen? Karena petugas di lapangan menemukan keluarga baru dan usaha baru yang berkembang selama sepuluh tahun terakhir. Sudah di atas 110 persen kalau tidak salah sekarang,” ujar Azis.

Meskipun angka capaian telah melebihi daftar sasaran awal, BPS Kota Madiun memastikan proses pendataan akan terus berlanjut hingga seluruh aktivitas ekonomi keluarga dan usaha masyarakat tercatat secara menyeluruh.

Azis juga mengungkapkan bahwa petugas di lapangan masih berupaya melengkapi data sejumlah unit usaha. Salah satunya usaha yang ditemukan pada awal Agustus, tetapi pendataannya belum lengkap karena pemilik usaha sedang berada di luar tempat dan belum bisa memberikan keterangan.

Terhadap kasus seperti ini, Azis menyebut pihaknya tetap mencatat nama dan keberadaan awal usaha tersebut. Sementara data rinci seperti jumlah tenaga kerja, nilai aset, omzet tahunan, hingga tahun berdiri akan dilengkapi di kemudian hari, bahkan jika proses pendataan tersebut melampaui batas waktu sensus.

“Usahanya ada, jadi tetap harus kita tunggu. Data awal sudah masuk, dan kelengkapan rinciannya terus kita kejar, bahkan jika prosesnya melampaui 31 Agustus,” tambahnya.

Selain itu, BPS Kota Madiun juga meminta petugas untuk lebih melakukan pendekatan (probing) saat mendata masyarakat. Hal ini penting agar sektor usaha berbasis digital yang tidak memiliki wujud fisik bangunan, seperti pembuat konten (content creator), affiliator, pengembang aplikasi, hingga pencipta lagu dapat tercatat dalam sensus.

Azis pun tidak menampik adanya kendala pada persepsi di masyarakat. Sebagian warga ada yang enggan didata karena terpapar informasi keliru (hoaks), seperti kekhawatiran bahwa data sensus akan disalahgunakan atau dikaitkan dengan pajak.

Untuk mengatasi hal tersebut, BPS Kota Madiun menerapkan langkah persuasif berjenjang. Jika petugas lapangan mengalami jalan buntu, penanganan akan dibantu oleh pengawas di lapangan, pengurus RT/RW, pihak kelurahan, hingga koordinasi dengan Pemerintah Kota Madiun. Dalam kondisi tertentu, BPS Kota Madiun juga dibantu oleh mitra BPS yang sudah dikenal baik oleh warga setempat, agar proses wawancara berjalan lebih nyaman dan terbuka.

Melalui berbagai langkah tersebut, Azis menegaskan komitmen BPS Kota Madiun untuk melakukan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Madiun secara menyeluruh tanpa ada yang terlewat.