Wilayah Bebas Stunting, Pemkab Madiun Monev Bulan Timbang Serentak 2026

RRI.CO.ID, Madiun - Pemerintah Kabupaten Madiun terus mematangkan langkah menuju wilayah bebas stunting.

Melalui pembukaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bulan Timbang Serentak 2026, di Desa Uteran Kecamatan Geger. Selasa, 11 Agustus 2026, Pemkab Madiun menegaskan komitmennya dengan meningkatkan alokasi anggaran serta memodernisasi sarana di tingkat bawah.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto menyebut, anggaran penanganan stunting untuk Tahun Anggaran 2026 melonjak menjadi Rp246 juta dari sebelumnya Rp160 juta.

Langkah ini sejalan dengan digitalisasi sarana ukur di seluruh Posyandu guna memastikan keakuratan data tumbuh kembang anak secara real-time.

"Kami berkomitmen melahirkan generasi yang tangguh dan cerdas. Seluruh Posyandu kini menggunakan alat antropometri digital standar agar data yang dihasilkan presisi dan sistem pelaporan tidak lagi bergantung pada tumpukan kertas," ujarnya.

Bupati juga mengapresiasi, inovasi lokal seperti di Posyandu Kartini Desa Uteran, di mana warga dapat menukarkan sampah rumah tangga dengan makanan tambahan bergizi bagi balita.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, dr. Heri Setyana, mengungkapkan angka stunting di Madiun konsisten mengalami penurunan. Dari 5,48% pada 2024 dan 5,14% pada 2025, per Juli 2026 angka tersebut kembali berhasil ditekan ke angka 5,02%.

Pencapaian ini didukung oleh 877 Posyandu yang aktif 100% dan dikelola oleh 6.449 kader.

"Tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi, mencapai rata-rata 97% di 15 kecamatan. Bulan Timbang ini bukan sekadar penimbangan massal, tetapi juga ruang edukasi gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan pola asuh 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)," tuturnya.

Turut memberikan arahan secara virtual, Ketua Tim Kerja Percepatan Penurunan Stunting Kemenkes RI, Dahlan Syuron, mengimbau para kader agar mencatat hasil pengukuran secara jujur dan detail tanpa pembulatan demi menjaga validitas data By Name By Address (BNBA).