RRI.CO.ID, Madiun – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun mencatat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara door-to-door di Kota Madiun berjalan sesuai target. Kepala BPS Kota Madiun, Abdul Azis, menyapaikan per 30 Juni 2026, capaian pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Madiun telah mencapai 25,62 persen atau melampaui target awal 25 persen.

"Target kami di 30 Juni 2026 adalah 25 persen. Alhamdulillah sudah mencapai 25,62 persen dan itu terus bergerak setiap saat," ujarnya, Rabu (1/7/2026).

Pendataan Sensus Ekonomi 2026 secara door-to-door telah berlangsung sejak 15 Juni 2026 dan dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026. Berdasarkan daftar awal (prelist), BPS Kota Madiun menyasar sekitar 75.308 unit sasaran yang meliputi rumah tangga atau keluarga, berbagai jenis usaha, termasuk usaha di sektor pertanian.

Meski demikian, Azis mengungkapkan petugas masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya menyesuaikan waktu pendataan dengan responden yang bekerja pada pagi hari, sehingga petugas harus menjadwalkan wawancara pada siang, sore, maupun akhir pekan.

Selain itu, masih adanya sebagian masyarakat yang enggan didata. Sebagian responden mengaku khawatir data yang diberikan akan berkaitan dengan perpajakan.

Namun, menurut Azis, kendala tersebut dapat diatasi setelah petugas memberikan penjelasan mengenai tujuan dan manfaat Sensus Ekonomi 2026. Azis menegaskan Sensus Ekonomi 2026 tidak memiliki kaitan dengan pajak.

"Pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur perekonomian sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan," jelasnya.

Ia juga memastikan kerahasiaan data responden dijamin oleh Undang-Undang Statistik serta regulasi mengenai perlindungan data pribadi. Selain itu, Azis menyampaikan BPS bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memperkuat keamanan sistem agar data masyarakat tetap terlindungi.

Oleh sebab itu, Azis mengimbau masyarakat tidak ragu menerima petugas resmi Sensus Ekonomi 2026 dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya. Menurutnya, partisipasi masyarakat menentukan kualitas data yang menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan.