Delapan Fraksi DPRD Magetan Beri Catatan atas Pertanggungjawaban APBD 2025

RRI.CO.ID, Magetan – Delapan fraksi di DPRD Kabupaten Magetan menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Selasa (30/6). Selain memberikan apresiasi terhadap sejumlah capaian pemerintah daerah, fraksi-fraksi juga menyampaikan sejumlah catatan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan anggaran.

Pandangan umum disampaikan oleh Fraksi Demokrat, PAN, Golkar, PKS, NasDem, PKB, PDI Perjuangan, dan Gerindra. Secara umum, fraksi menilai pengelolaan APBD 2025 berjalan cukup baik, termasuk keberhasilan Pemkab Magetan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Meski demikian, DPRD mengingatkan agar capaian tersebut tidak menghentikan upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah. Sejumlah fraksi meminta pemerintah lebih cermat dalam menentukan skala prioritas belanja agar anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Pelaksana Tugas Ketua DPRD Magetan, Suyatno, mengatakan pandangan umum fraksi merupakan bagian dari mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan APBD yang telah dijalankan pemerintah daerah.

"Pandangan umum fraksi bukan hanya menyampaikan apresiasi, tetapi juga berisi pertanyaan, masukan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD tahun 2025. Semua itu nantinya harus dijawab oleh pemerintah daerah," kata Suyatno usai rapat.

Menurutnya, masukan dari fraksi menjadi bahan penting untuk memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya, termasuk memastikan program pembangunan berjalan lebih efektif.

"Harapan kami, jawaban bupati nantinya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan penjelasan yang konkret terhadap berbagai catatan yang telah disampaikan fraksi," ujarnya.

Selain mengevaluasi pelaksanaan anggaran, DPRD juga meminta pemerintah daerah mempercepat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang masih harus ditindaklanjuti.

"Rekomendasi BPK juga menjadi perhatian DPRD. Kami ingin mengetahui sejauh mana progres penyelesaiannya karena itu berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," kata Suyatno.

Setelah penyampaian pandangan umum fraksi, tahapan berikutnya adalah penyampaian jawaban Bupati Magetan terhadap seluruh masukan dan pertanyaan DPRD sebelum pembahasan Raperda dilanjutkan pada tingkat berikutnya.