RRI.CO.ID, Ponorogo - Sebelas dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Ponorogo di suspend atau dihentikan sementara operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita pun angkat bicara.

Ia mengakui jika sejatinya Ponorogo memiliki satuan tugas (satgas) yang memantau dapur SPPG demi berlangsungnya program makan bergizi gratis (MBG). Namun terkait status suspend tersebut, pemkab setempat tidak dilibatkan secara langsung.

"Kalau seperti ini ada yang merasa mereka baik-baik saja, IPALnya bagus, nggak ada masalah tapi kok masuk suspend. Semoga kita bisa ngobrol bareng dengan BGN sehingga MBG di Ponorogo ini berjalan secara maksimal," ujarnya, Senin (1/6/2026).

"Ternyata masyarakat penerima manfaat ini juga sangat menyayangkan ketika di suspend, padahal dapur SPPG itu berada di daerah yang sangat membutuhkan sekali (program MBG.red)," katanya.

Terpisah Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang mengungkapkan, keputusan penghentian sementara operasional dapur SPPG di sejumlah daerah terjadi karena adanya pelanggaran, baik yang menyebabkan kejadian luar biasa (KLB) maupun non KLB. KLB misalnya menu yang disajikan menyebabkan penerima manfaat sakit perut maupun keracunan.

Sedangkan non KLB di antaranya seperti dapur SPPG yang tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL), tidak memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) maupun alur dapur yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis).

"Tidak mempunyai peralatan lengkap, termasuk tidak punya suplayer hingga mereka melakukan permainan harga dalam hal ini mark up. Jadi ada beberapa penyebabnya. Lalu bagi SPPG yang tidak punya penerima manfaat 3B yaitu bumil, busui dan balita, maka kita akan suspend mayor atau tanpa insentif," tegasnya.

Keputusan pemberlakuan suspend mayor bagi dapur SPPG yang tidak bisa menunjukkan data penerima MBG kepada kelompok 3B yakni bumil, busui dan balita berlaku mulai 2 Juni 2026. Tak hanya itu, BGN juga akan memberikan peringatan keras terhadap kepala dapur SPPG.