Guru Honorer Tuntut Masuk Dapodik, Pemkab Ponorogo: Kita Lakukan Pemetaan

RRI.CO.ID, Ponorogo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo merespon aspirasi yang dilakukan ratusan guru honorer di wilayah setempat. Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Sugiarto mengatakan, pihaknya bersama BKPSDM, bagian organisasi, BKAD dan DPRD akan melakukan mapping atau pemetaan agar nama mereka bisa dimasukkan dalam data pokok pendidikan (dapodik).

“Pemda membahas serius agar keberadaan mereka di tahun 2027 tidak terlewatkan dalam kesempatan ketika masuk dapodik. Jadi kita lakukan mapping atau pemetaan sesuai kebutuhan, penyebarannya seperti apa, dan readiness criterianya seperti apa,” ujarnya usai menemui perwakilan guru honorer non-dapodik, Selasa (26/5/2026).

Pada sisi lain, ia tak memungkiri jika akses dapodik di Ponorogo ditutup sejak tahun 2020 karena sejumlah faktor. Karena itu, ia akan mengkaji dan melakukan pendalaman dengan membentuk tim lintas bersama DPRD.

“Harapan mereka 2027 bisa dimasukkan ke dalam dapodik,” jelasnya.

Disamping itu, Pemkab Ponorogo juga masih menunggu arahan dari pemerintah pusat berkaitan dengan mekanisme dapodik yang berjenjang dari satuan pendidikan ke pemerintah pusat. Di mana sekolah menginput dan memperbarui data secara lokal, lalu menyinkronkannya ke server pusat melalui beberapa tahapan inti.

“Dapodik itu memang ranahnya daerah, tapi kan ada rentetannya kan nanti di tiga kementerian, yaitu Kemenenpan-RB dalam hal ini sudah sesuai kebutuhan apa belum, anjabnya seperti apa, penyebaran pendidikan dan kebutuhan organisasinya seperti apa. Lalu Kemendagri terkait fiskalnya seperti apa, dan Kemendikdasmen, tentu kita padukan,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Riyanto berupaya menjembatani aspirasi para guru honorer tersebut, agar segera mendapat solusi.

“Prinsipnya kita tindaklanjuti apa yang menjadi keinginan teman-teman (guru honorer.red),” ucapnya.