BPS Kabupaten Madiun Tekankan Kejujuran Responden jelang Sensus Ekonomi 2026

RRI.CO.ID, Madiun – Menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Madiun menekankan pentingnya kejujuran responden dalam memberikan data. Hal ini karena kualitas informasi yang dihimpun akan menentukan ketepatan kebijakan ekonomi pemerintah.

Kepala BPS Kabupaten Madiun, Wisma Eka Nurcahyanti, menyebut tantangan terbesar sensus bukan pada sistem atau metodologi, melainkan pada kesediaan masyarakat memberikan jawaban sesuai kondisi sebenarnya. Ia mengingatkan, data yang tidak berkualitas berisiko menghasilkan kebijakan ekonomi yang tidak tepat sasaran dan pada akhirnya merugikan masyarakat.

“Data ini digunakan pemerintah untuk menyusun kebijakan di bidang ekonomi. Kalau data yang diperoleh tidak sesuai kondisi sebenarnya, kebijakan yang diambil bisa tidak tepat dan kemudian akan berdampak ke masyarakat,” ujarnya, Rabu 29 April 2026.

“Kita sebagai penerima kebijakan pasti akan merasakan efeknya. Jadi, kalau datanya tidak berkualitas, yang dirugikan pada akhirnya adalah masyarakat itu sendiri, termasuk masyarakat Kabupaten Madiun,” tambahnya.

Wisma memastikan data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dalam memberikan keterangan yang sebenarnya.

Sensus Ekonomi 2026 akan berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Agustus 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Wisma menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data dasar terkait seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia.

Pelaksanaannya dilakukan dalam dua tahap, yakni pengisian kuesioner secara online mulai 1 Mei 2026 khususnya bagi perusahaan besar, serta pendataan langsung ke rumah tangga dan pelaku usaha pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 secara door to door.

Wisma menambahkan, BPS Kabupaten Madiun bersama pemerintah daerah saat ini menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat guna mendukung kelancaran pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk menerima petugas dengan baik dan memberikan jawaban yang jujur agar data yang dihasilkan berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi.