RRI.CO.ID, Madiun – DPRD Kabupaten Madiun mendorong optimalisasi pemanfaatan aset daerah serta peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat melalui pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) non-APBD. Upaya tersebut dilakukan dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) setelah Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna, Rabu 15 April 2026.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Mujono, mengatakan pembentukan Pansus menjadi tahapan lanjutan dalam proses pembahasan Raperda, yang dimulai dari nota penjelasan bupati, pandangan umum fraksi, hingga jawaban dari bupati.

“Setelah tanggapan Bupati hari ini, akan dibentuk Pansus,” ujar Mujono.

Ia menjelaskan, Pansus akan langsung membahas substansi Raperda dengan melibatkan tim ahli, serta menyesuaikan materi dengan regulasi yang lebih tinggi agar memiliki dasar hukum yang kuat.

Mujono menambahkan, Pansus terdiri dari 13 anggota dari seluruh fraksi DPRD dengan komposisi proporsional sesuai jumlah anggota masing-masing fraksi. DPRD selanjutnya menetapkan keanggotaan dan pimpinan Pansus melalui rapat internal sebelum memulai pembahasan materi Raperda.

Adapun dua Raperda yang dibahas meliputi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) serta Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Dharma Purabaya.

Mujono menyebut, Raperda pengelolaan aset daerah diarahkan untuk mendorong pemanfaatan aset secara maksimal agar tidak menimbulkan pembiayaan yang sia-sia, sekaligus memberikan kepastian hukum.

“Kami mendorong semua aset daerah bisa dimaksimalkan pemanfaatannya agar tidak menimbulkan pembiayaan yang sia-sia terhadap aset daerah. Ada kepastian hukum dan sebagainya,” lanjutnya.

Sementara itu, DPRD juga mengarahkan pembahasan Raperda Perumdam untuk meningkatkan kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat, yang berpotensi berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Madiun.