RRI.CO.ID, Madiun – Mewujudkan kepemimpinan daerah yang berintegritas bukan sekadar urusan satu malam di bilik suara, melainkan sebuah proses panjang yang dimulai jauh sebelum hari pemilihan. Koordinator Daerah Akademi Pemilu & Demokrasi (APD) Madiun, Yakobus Wasit Supodo, S.IP, M.A.P., menekankan pentingnya sinergi antara penyelenggara, partai politik, dan masyarakat dalam menyaring calon pemimpin.

Dalam proses menuju kursi jabatan, Bapak Yakobus menjelaskan bahwa penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu memiliki keterbatasan ruang gerak yang hanya mencakup aspek administratif. Oleh karena itu, tanggung jawab moral dalam menyaring profil pemimpin sejatinya ada pada partai politik dan pengamatan kritis masyarakat.

"Publik perlu mencermati jejak rekam para calon. Jejak tersebut kini tersedia luas di berbagai media dan bisa ditelusuri jauh-jauh hari. Di sinilah kita bisa melihat potensi apakah seorang calon memiliki visi untuk memimpin dengan baik dan benar," ujar Pak Yakobus dengan santun.

Ia juga menyoroti peran vital partai politik sebagai pintu masuk utama. Menurutnya, partai memiliki peran besar untuk melihat apakah seorang kandidat sudah "purna" terhadap dirinya sendiri—artinya, telah selesai dengan urusan pribadi sehingga siap mengabdi sepenuhnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Masa kampanye bukan hanya ajang untuk meraih suara, melainkan sebuah "uji publik" bagi integritas calon. Pak Yakobus mengajak masyarakat untuk lebih jeli membandingkan strategi kampanye antar-calon.

"Strategi dan perilaku saat kampanye adalah cerminan pribadi. Masyarakat diharapkan tidak hanya melihat janji, tetapi mencoba menukik lebih dalam ke profil pribadi para calon untuk memastikan pilihan yang terbaik," tambahnya.

Satu hal yang menjadi catatan penting adalah ketika proses di penyelenggara pemilu berakhir setelah penetapan pemenang. Pada titik inilah, peran masyarakat dan lembaga perwakilan (parlemen) menjadi garda terdepan.

Bapak Yakobus menekankan bahwa integritas harus dijaga melalui partisipasi aktif masyarakat setelah kepala daerah menjabat. "Ketika penyelenggara tugasnya usai, tongkat estafet pengawasan berpindah ke tangan publik. Kita harus memastikan tidak ada jarak antara konstituen dengan wakilnya di parlemen agar fungsi pengawasan berjalan efektif."

Ulasan ini menegaskan bahwa integritas adalah sebuah kerja kolektif. Partai politik bertindak sebagai penyaring pertama, penyelenggara sebagai pengawal proses, dan masyarakat sebagai pengawas abadi guna memastikan pemimpin yang terpilih tetap berjalan di jalur pengabdian yang tulus. (Shabrina)