Capaian Kepesertaan 98 Persen, BPJS Kesehatan Madiun Terus Tingkatkan Perluasan

RRI.CO.ID, Kota Madiun – Capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Madiun terus menunjukkan tren positif. Hingga Juni 2026, empat dari lima daerah telah mencatatkan cakupan kepesertaan mencapai 98 persen.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun Wahyu Dyah Puspitasari mengatakan, empat daerah yang telah mencapai angka tersebut adalah Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan. "Untuk Kabupaten Ponorogo, cakupan kepesertaannya masih 84,5 persen," ujarnya.

Tak hanya dari sisi kepesertaan, tingkat keaktifan peserta juga cukup tinggi. Seperti untuk Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi telah mencatatkan tingkat keaktifan peserta di atas 80 persen. “Sedangkan (tingkat keaktifan peserta di) Kabupaten Magetan berada di angka 72 persen dan Kabupaten Ponorogo 61 persen,” ucap dia.

Di sisi layanan, BPJS Kesehatan Cabang Madiun telah menggelontorkan sekitar Rp1,8 triliun untuk pembayaran pelayanan kesehatan sepanjang 2025. Dana tersebut dibayarkan kepada seluruh fasilitas kesehatan mitra di lima daerah wilayah kerjanya.

Diantaranya terhadap, 237 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 34 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL). “Seluruh rumah sakit maupun klinik utama yang masuk kategori FKRTL di wilayah kerja kami telah menjadi mitra BPJS Kesehatan,” ucap dia.

Meski capaian kepesertaan terus meningkat, BPJS Kesehatan belum berpuas diri. Berbagai upaya perluasan kepesertaan terus dilakukan. Salah satunya melalui kerja sama dengan agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (PESIAR) di Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo.

"Agen PESIAR membantu kami melakukan advokasi kepada peserta yang tidak aktif agar kembali aktif, sekaligus mendorong masyarakat yang belum menjadi peserta JKN untuk segera mendaftar," kata Dyah.

Selain itu, pihaknya juga mengintensifkan layanan BPJS Kesehatan Keliling dan layanan digital hingga ke desa-desa. “Program tersebut difokuskan pada wilayah dengan cakupan kepesertaan maupun tingkat keaktifan peserta yang masih rendah,” ujar dia.

Melalui layanan itu, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan administrasi, mulai dari perubahan data hingga pendaftaran peserta baru tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan. "Harapannya, akses layanan semakin dekat dan cakupan kepesertaan maupun keaktifan peserta JKN terus meningkat," ucap Dyah mengakhiri.