KBRN, Magetan: Proses promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dinilai perlu diawasi secara ketat agar tidak membuka ruang lobi yang berujung pada nepotisme maupun pelanggaran hukum. Hal ini disampaikan Pakar Hukum Pidana Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Kampus 5 Magetan, Aditya Wiguna Sanjaya.

Aditya menilai, sistem merit harus menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan terkait promosi jabatan ASN.

“Yang menjadi dasar promosi itu harus kompetensi, rekam jejak kinerja, dan integritas. Kalau ada faktor kedekatan atau kepentingan tertentu, maka tujuan reformasi birokrasi jadi sulit tercapai,” kata Aditya, Sabtu (10/1/2026).

Ia mengakui bahwa dalam praktik birokrasi, promosi dan mutasi jabatan sering kali tidak sepenuhnya steril dari kepentingan non-teknis. Kondisi ini, menurutnya, membuka peluang terjadinya lobi yang melampaui batas kewajaran.

“Selama lobi hanya sebatas menyampaikan keinginan atau aspirasi, itu masih bisa dipahami. Tapi kalau sudah mengarah pada kolusi, nepotisme, atau ada imbal balik tertentu, itu jelas melanggar hukum,” ujarnya.

Aditya mengingatkan bahwa praktik semacam itu telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Dalam pasal-pasal terkait, negara melarang penyalahgunaan kewenangan, nepotisme, dan praktik tidak sehat lainnya dalam pengisian jabatan publik.

“Jika promosi jabatan disertai gratifikasi atau transaksi tertentu, maka konsekuensinya bisa pidana. Ini bukan sekadar pelanggaran etika, tapi pelanggaran hukum,” tegasnya.

Ia menilai potensi nepotisme akan semakin besar jika proses promosi jabatan tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, Aditya mendorong Pemkab Magetan untuk menjadikan promosi jabatan sebagai momentum memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Ketika sistem merit dijalankan dengan konsisten, kepercayaan publik akan tumbuh. Birokrasi juga menjadi lebih profesional dan berintegritas,” tutupnya.