KPPN Madiun Catatkan Realisasi Dana Transfer ke Daerah Mencapai Rp1,9 Triliun

RRI.CO.ID, Kota Madiun - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun mencatat realisasi dana Transfer ke Daerah (TKD) di lima pemerintah daerah (Pemda) Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan dan Ponorogo mencapai Rp1,9 triliun. Pemerintah daerah dengan serapan rendah diminta segera melakukan akselerasi.

Kepala KPPN Madiun Joko Maryono mengatakan, total pagu TKD 2026 sebesar Rp5,9 triliun. Hingga triwulan pertama (I), realisasi mencapai Rp1,9 triliun atau sekitar 32 persen. “Angka pagu ini, berdasarkan data OM-SPAN dan belum memasukkan insentif fiskal,” ujar dia.

Dia merinci, di Kabupaten Ngawi dari pagu Rp1,44 triliun, realisasi baru Rp436,2 miliar atau 30 persen. Kabupaten Magetan mencatat realisasi Rp414,4 miliar dari pagu Rp1,24 triliun atau 33 persen.

Sementara itu, Kabupaten Ponorogo telah merealisasikan Rp472,9 miliar dari pagu Rp1,43 triliun atau 33 persen. Kabupaten Madiun mencatat realisasi Rp421,1 miliar dari pagu Rp1,25 triliun atau 34 persen.

Adapun Kota Madiun, realisasi mencapai Rp176,9 miliar dari pagu Rp559 miliar atau 32 persen. “Realisasi tertinggi ada di Kabupaten Madiun. Sementara yang perlu akselerasi ada di Kabupaten Ngawi,” ujar dia.

Joko menjelaskan, alokasi TKD tersebar dalam beberapa jenis. Di antaranya Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), DAK Fisik, serta DAK Non Fisik seperti Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Untuk DAU dari pagu Rp4,05 triliun, sudah terealisasi mencapai Rp1,3 triliun atau 33,3 persen. DBH terealisasi Rp54 miliar dari pagu Rp344 miliar atau 15,8 persen. Untuk pagu DAK Fisik sebesar Rp67 miliar, namun realisasi masih nol.

Adapun DAK Non Fisik (BOK dan BOS) terealisasi Rp181 miliar dari pagu Rp415 miliar atau 43,6 persen. "Serta, DAK Non Fisik lainnya terealisasi Rp215 miliar dari pagu Rp777 miliar atau 26,79 persen," ujar dia.

Joko menegaskan, capaian tersebut menjadi gambaran kinerja APBN di daerah. Serta dia berharap, agar dana APBN yang dikelola oleh Satker (Satuan Kerja) atau Pemda memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Semoga dana APBN yang diamanahkan pada KPPN Madiun ini, dapat dikelola Satker dan Pemda, dan memberikan dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah Madiun Raya,” ucapnya, mengakhiri.