Peranan Dewan Pendidikan: Ekosistem Pendidikan Sebagai Sarana Menjamin Mutu

RRI.CO.ID, Madiun- Pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan bangsa. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, hingga perubahan sosial yang cepat, sistem pendidikan Indonesia dituntut mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing. Dalam konteks tersebut, keberadaan Dewan Pendidikan menjadi salah satu elemen penting dalam ekosistem pendidikan sebagai sarana menjamin mutu sekaligus memperkuat partisipasi publik. Menurut Prof. Dr. Warsono, M.S., pendidikan tidak dapat hanya dibebankan kepada sekolah atau pemerintah semata. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Oleh sebab itu, Dewan Pendidikan hadir sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai kepentingan tersebut agar sistem pendidikan berjalan secara demokratis, transparan, dan berkualitas.

Dalam penjelasannya, Prof. Warsono menegaskan bahwa sistem pendidikan Indonesia pada dasarnya telah dirancang untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa persoalan utama yang masih terjadi antara lain ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya literasi dan numerasi, hingga persoalan karakter peserta didik. Selain itu, perubahan sosial akibat perkembangan digital juga memengaruhi pola belajar anak dan pola pengasuhan keluarga. “Pendidikan hari ini tidak hanya berbicara tentang transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter, kemampuan berpikir kritis, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan,” ujar Prof. Warsono saat menjadi narasumber webinar ASN bersama BPSDM Jatim beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan bahwa kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh sinergi seluruh unsur dalam ekosistem pendidikan. Jika salah satu unsur tidak berjalan optimal, maka mutu pendidikan akan terdampak.

Pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Semakin baik pendidikan suatu bangsa, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan yang baik mampu menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, memperkuat demokrasi, dan membangun budaya sosial yang sehat. Namun demikian, Prof. Warsono menilai bahwa pendidikan di Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar berupa ketidakseimbangan antara capaian akademik dan pembentukan karakter. Banyak peserta didik unggul secara nilai, tetapi kurang memiliki kepedulian sosial, kedisiplinan, dan etika. Karena itu, pendidikan harus dipahami sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya, bukan sekadar pencapaian angka atau nilai ujian.

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Menurut Prof. Warsono, keberhasilan pendidikan anak sangat dipengaruhi oleh pola asuh, perhatian, dan teladan dari orang tua. “Anak belajar pertama kali dari keluarga. Cara berbicara, sikap, kebiasaan, hingga nilai moral terbentuk dari lingkungan rumah,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa banyak permasalahan pendidikan berawal dari lemahnya fungsi keluarga, seperti kurangnya pengawasan terhadap penggunaan gawai, minimnya komunikasi orang tua dan anak, serta rendahnya perhatian terhadap perkembangan psikologis anak.

Dalam proses belajar, setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda. Ada anak yang cepat memahami pelajaran melalui visual, ada yang lebih mudah belajar melalui praktik, dan ada pula yang membutuhkan pendekatan emosional. Karena itu, orang tua dan guru perlu memahami cara belajar anak agar proses pendidikan berjalan efektif dan menyenangkan. Sekolah memiliki peran penting sebagai lembaga formal pendidikan yang bertugas mengembangkan potensi akademik maupun karakter peserta didik. Tidak hanya menjadi tempat belajar, sekolah juga menjadi ruang pembentukan budaya disiplin, tanggung jawab, kerja sama, dan toleransi.

Namun di lapangan, sekolah masih menghadapi berbagai persoalan, seperti keterbatasan fasilitas, kualitas tenaga pendidik yang belum merata, beban administrasi guru, hingga kasus perundungan dan kenakalan remaja. Prof. Warsono menekankan bahwa sekolah perlu membangun budaya pendidikan yang humanis dan inklusif. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga pembimbing dan teladan bagi peserta didik. Selain itu, sekolah perlu membuka ruang komunikasi dengan orang tua dan masyarakat agar proses pendidikan berjalan secara kolaboratif.

Masyarakat juga memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat. Lingkungan sosial yang positif akan mendukung perkembangan anak, sedangkan lingkungan yang negatif dapat memengaruhi perilaku dan motivasi belajar peserta didik. Menurut Prof. Warsono, masyarakat dapat berperan melalui dukungan terhadap kegiatan pendidikan, pengawasan sosial, penguatan budaya literasi, hingga keterlibatan dalam pengambilan kebijakan pendidikan di daerah. Partisipasi masyarakat inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar penting dibentuknya Dewan Pendidikan.

Dewan Pendidikan merupakan lembaga mandiri yang dibentuk untuk mewadahi peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dewan Pendidikan berkedudukan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Keberadaan Dewan Pendidikan menjadi penting karena pendidikan tidak boleh berjalan secara tertutup. Masyarakat harus memiliki ruang untuk memberikan masukan, kritik, dan pengawasan terhadap kebijakan pendidikan.

Prof. Warsono menjelaskan bahwa Dewan Pendidikan memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas pendidikan melalui keterlibatan publik. Dewan Pendidikan menjadi penghubung antara pemerintah, sekolah, orang tua, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Dengan adanya Dewan Pendidikan, masyarakat memiliki saluran resmi untuk ikut mengawasi dan memperbaiki kualitas pendidikan di daerahnya.

Menurut Prof. Warsono, keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh kolaborasi semua pihak. Dewan Pendidikan menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya dibuat dari atas, tetapi juga melibatkan aspirasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan keluarga, peningkatan kualitas guru, pembenahan sarana pendidikan, hingga keterlibatan aktif masyarakat. “Pendidikan yang berkualitas lahir dari kerja bersama. Ketika keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan Dewan Pendidikan dapat berjalan searah, maka tujuan pendidikan nasional akan lebih mudah tercapai,” pungkasnya.