RRI.CO.ID, Madiun- Upaya pencegahan korupsi di Indonesia dinilai tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga harus dimulai dari akar, yakni melalui edukasi sejak dini.

Penanaman nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab menjadi kunci penting dalam membangun generasi yang bersih dari praktik korupsi di masa depan.

Hal tersebut disampaikan oleh Tatik Sri Wulandari, seorang advokat, dosen, sekaligus pemerhati desa. Ia menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi perlu menjadi bagian dari sistem pembelajaran, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Menurutnya, pencegahan korupsi harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. “Kalau kita ingin Indonesia bebas dari korupsi, maka pembentukan karakter harus dimulai sejak usia dini. Anak-anak perlu dikenalkan pada nilai kejujuran, tanggung jawab, dan pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya, Kamis, 23 April 2026.

Tatik juga menambahkan bahwa edukasi antikorupsi bukan hanya soal teori, tetapi juga praktik nyata. Lingkungan sekitar, termasuk orang tua dan tenaga pendidik, harus menjadi teladan dalam bersikap jujur dan transparan. Dengan demikian, anak-anak dapat memahami dan meniru perilaku yang benar.

Selain itu, ia menilai bahwa perkembangan teknologi juga dapat dimanfaatkan sebagai alat pencegahan korupsi, seperti melalui sistem digital yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan, khususnya di tingkat desa dan daerah.

Di sisi lain, maraknya penangkapan kepala daerah di berbagai wilayah Indonesia belakangan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi. Kasus-kasus tersebut menjadi bukti bahwa aparat penegak hukum tidak pandang bulu dalam menindak pelaku korupsi, termasuk pejabat publik.

“Penangkapan kepala daerah memang menjadi peringatan keras bagi semua pihak. Ini menunjukkan bahwa negara hadir dan serius dalam menangani korupsi. Namun, penindakan saja tidak cukup. Harus diimbangi dengan upaya pencegahan yang kuat,” jelas Tatik.

Ia menekankan bahwa langkah preventif seperti edukasi, transparansi anggaran, serta pengawasan masyarakat harus berjalan seiring dengan penegakan hukum. Dengan kombinasi tersebut, diharapkan praktik korupsi dapat ditekan secara signifikan.

Lebih lanjut, Tatik mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi. “Masyarakat tidak boleh apatis. Pengawasan publik sangat penting agar tidak ada celah bagi praktik korupsi,” tambahnya.

Melalui edukasi antikorupsi sejak dini dan komitmen bersama dari semua pihak, Indonesia diharapkan mampu melahirkan generasi yang berintegritas dan bebas dari korupsi, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.