Saatnya Pejabat Membuktikan Nilai Pancasila di tengah Pemulihan Ekonomi

RRI.CO.ID, Lhokseumawe - Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober hendaknya tidak berhenti pada upacara dan pidato. Momentum tersebut juga semestinya menjadi pengingat bagi para pejabat bahwa jabatan publik memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan, pelayanan dan pembangunan yang benar-benar dirasakan.

Advokat sekaligus Mediator PMN, Dr. Bukhari, M.H.CM., mengatakan ukuran keberpihakan pemerintah kepada rakyat dapat dilihat dari bagaimana Pejabat hadir ketika masyarakat berada dalam situasi sulit, banjir dan longsor Aceh.

Nilai-nilai kebangsaan kemudian diwujudkan dalam program dan tindakan. Ketika rakyat sedang menghadapi kesulitan, di situlah tanggung jawab pejabat diuji. Mereka harus hadir dengan kebijakan dan tindakan yang nyata,” ujar Dr. Bukhari.

Pesan tersebut menjadi relevan bagi Aceh yang hingga kini masih menjalani proses pemulihan setelah banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah. Kerusakan infrastruktur, terganggunya aktivitas ekonomi dan hilangnya sumber pendapatan membuat sebagian masyarakat membutuhkan waktu untuk kembali menjalani kehidupan seperti sebelumnya.

Pemulihan tidak cukup hanya dengan memperbaiki jalan, jembatan atau bangunan yang rusak. Kehidupan masyarakat juga harus menjadi perhatian. Pedagang perlu kembali mendapatkan pembeli, petani membutuhkan akses untuk menggarap lahannya, nelayan harus dapat kembali melaut, sementara keluarga yang kehilangan tempat tinggal membutuhkan kepastian untuk menata kehidupan mereka.

Menurut Dr. Bukhari, pemerintah perlu memastikan proses pemulihan berjalan sampai ke tingkat masyarakat paling bawah. Jangan sampai pembangunan fisik terlihat berjalan, tetapi sebagian warga masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kalau jalan sudah dibangun tetapi petani belum bisa kembali ke lahannya, kalau pasar sudah dibuka tetapi daya beli masyarakat belum pulih, berarti pekerjaan belum selesai. Pemulihan harus dilihat dari kehidupan rakyat, bukan hanya dari bangunan yang berdiri,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar pembangunan pascabencana tidak sekadar mengejar cepat selesai. Infrastruktur yang dibangun kembali harus memperhatikan aspek keselamatan dan ketahanan terhadap bencana agar masyarakat tidak kembali menanggung kerugian yang sama.

Di sisi lain, koordinasi antar instansi menjadi penting. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga terkait dan masyarakat harus memiliki langkah yang jelas agar proses rehabilitasi tidak berjalan sendiri-sendiri.

Bagi masyarakat, yang paling penting bukan seberapa banyak janji yang disampaikan, melainkan seberapa cepat persoalan mereka diselesaikan.

Rakyat membutuhkan kehadiran pemerintah. Mereka ingin melihat jalan diperbaiki, jembatan aman, ekonomi bergerak dan kehidupan kembali normal. Itu bentuk tanggung jawab yang paling mudah dirasakan,” ujar Dr. Bukhari.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dengan demikian dapat menjadi momentum untuk melihat kembali arti pelayanan publik. Jabatan bukan sekadar posisi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja.

Di tengah Aceh yang masih berbenah, masyarakat tentu berharap perhatian pemerintah tidak berhenti ketika pemberitaan tentang bencana mulai mereda. Pemulihan membutuhkan konsistensi, pengawasan dan keberanian untuk memastikan setiap program benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.