Maulid 1448 H, Saatnya Pejabat Belajar Akhlak Kepemimpinan Nabi

RRI.CO.ID, Lhokseumawe - Maulid Nabi Muhammad SAW setiap tahun hadir dengan suasana khas. Masjid dan meunasah dipenuhi jamaah, kenduri digelar, zikir dan selawat dilantunkan. Di Aceh, Maulid telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Namun, di balik kemeriahan itu ada pertanyaan sederhana: setelah Maulid selesai, apa yang berubah dalam kehidupan kita?

Pertanyaan tersebut layak diarahkan kepada mereka yang memegang jabatan. Sebab, kekuasaan bukan sekadar kedudukan, fasilitas atau kewenangan mengambil keputusan. Jabatan adalah amanah. Semakin besar kewenangan yang dimiliki, semakin berat pula tanggung jawabnya.

Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan teladan tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan. Beliau dekat dengan masyarakat, mendengar keluhan, memperhatikan kaum lemah dan menempatkan keadilan sebagai dasar kepemimpinan. Kekuasaan tidak digunakan untuk mencari kemuliaan pribadi, melainkan menghadirkan kemaslahatan.

Di sinilah Maulid seharusnya memiliki makna bagi pejabat hari ini. Tidak cukup hadir dalam acara, duduk di barisan depan, menyampaikan sambutan, lalu kembali pada rutinitas masing-masing. Nilai keteladanan Nabi mestinya terlihat dalam kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.

Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang hanya pandai berbicara tentang amanah. Mereka membutuhkan sosok yang mau melihat jalan rusak, mendengar keluhan petani, memperhatikan korban bencana, memperbaiki pelayanan publik, serta memastikan bantuan sampai kepada orang yang berhak.

Kata amanah juga tidak boleh berhenti dalam pidato. Ia harus terlihat dari cara anggaran dikelola, keputusan dibuat, kepentingan publik dijaga, serta kewenangan digunakan secara bertanggung jawab. Kekuasaan tidak semestinya menjadi jalan untuk menguntungkan diri sendiri maupun kelompok tertentu.

Maulid 1448 H yang jatuh pada hari Selasa dapat menjadi momentum untuk berkaca. Terlebih bagi mereka yang memiliki kewenangan menentukan arah pembangunan dan kehidupan masyarakat. Satu keputusan seorang pejabat bisa berdampak kepada ribuan bahkan jutaan orang.

Aceh membutuhkan kepemimpinan yang hadir bukan hanya ketika seremoni berlangsung. Masyarakat membutuhkan perhatian ketika bencana datang, ekonomi melemah, infrastruktur rusak, pelayanan tersendat, atau suara orang kecil tidak terdengar.

Kepemimpinan Nabi mengajarkan bahwa kekuasaan merupakan tanggung jawab. Seorang pemimpin boleh memiliki fasilitas, tetapi tidak boleh kehilangan kepekaan terhadap penderitaan masyarakat. Ia boleh berada di ruang yang nyaman, namun pikirannya harus tetap tertuju kepada mereka yang hidup dalam keterbatasan.

Karena itu, Maulid jangan berhenti pada kenduri, ceramah dan selawat. Jadikan momentum ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki cara menjalankan kekuasaan. Pertanyaan terpenting bagi seorang pejabat bukan berapa banyak acara Maulid yang dihadiri, tetapi seberapa besar jabatan yang dipercayakan kepadanya telah memberi manfaat bagi masyarakat.

Masyarakat tidak sedang mencari pejabat yang paling sering berbicara tentang Nabi. Mereka menunggu pemimpin yang mampu menghadirkan nilai-nilai kenabian dalam kehidupan nyata: jujur, adil, sederhana, berani membela yang lemah dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

Jika Maulid hanya membuat suasana ramai selama sehari, kemudian semuanya kembali seperti semula, kita hanya merayakan sebuah tradisi. Tetapi jika peringatan itu mampu mengubah cara kekuasaan dijalankan, pelayanan diberikan dan masyarakat diperlakukan, maka Maulid benar-benar membawa makna.

Pada akhirnya, ukuran seorang pejabat bukan seberapa lama ia duduk di kursi kekuasaan, melainkan seberapa banyak kebaikan yang ditinggalkan setelah ia meninggalkannya.

Jabatan akan berakhir, kekuasaan akan berpindah, tetapi amanah dan akhlak akan tetap dipertanggungjawabkan.

Oleh: Dr. Bukhari.M.H.CM- Akademisi sekaligus Advokat LBH Qadhi Malikul Adil.