RRI.CO.ID, Lhokseumawe - Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan kekayaan sumber daya hayati yang melimpah. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, mengelola beragam aset biologis yang tersebar di berbagai sektor, mulai dari peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, hingga penelitian dan pengembangan pertanian. Namun, selama bertahun-tahun muncul pertanyaan mendasar: bagaimana negara mencatat dan melaporkan nilai aset hidup yang terus tumbuh, berkembang biak, menghasilkan produk, bahkan mengalami penurunan kualitas secara alami?
Pertanyaan tersebut kini memperoleh jawaban yang lebih jelas melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2025 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrual Nomor 20 Agrikultur. Regulasi ini menjadi tonggak baru dalam perjalanan reformasi pengelolaan keuangan negara karena secara khusus mengatur perlakuan akuntansi atas aktivitas agrikultur yang dilakukan oleh entitas pemerintah.
Kehadiran standar ini mungkin terdengar teknis dan hanya relevan bagi kalangan akuntan pemerintah. Namun sesungguhnya, dampaknya jauh lebih luas. PSAP 20 tidak hanya mengubah cara pemerintah menyusun laporan keuangan, tetapi juga memperkuat transparansi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta menghadirkan gambaran yang lebih utuh mengenai kekayaan negara yang selama ini belum sepenuhnya terefleksikan dalam laporan keuangan.
Aset yang Hidup Tidak Bisa Diperlakukan Seperti Gedung
Dalam praktik akuntansi sektor publik, aset seperti gedung, jalan, kendaraan, atau peralatan relatif mudah dicatat karena nilainya cenderung stabil dan perubahan yang terjadi dapat diukur melalui penyusutan. Namun aset biologis memiliki karakteristik yang berbeda.
Seekor sapi dapat bertambah berat badan, berkembang biak, atau menghasilkan susu. Pohon buah dapat menghasilkan panen setiap tahun. Budidaya ikan mengalami pertumbuhan biomassa dari waktu ke waktu. Rumput laut yang dibudidayakan terus berkembang hingga siap dipanen. Semua proses tersebut merupakan transformasi biologis yang secara langsung memengaruhi nilai ekonomi aset.
PSAP 20 mendefinisikan aktivitas agrikultur sebagai pengelolaan transformasi biologis dan hasil panen dari aset biologis untuk tujuan penjualan, distribusi kepada masyarakat, maupun pengembangan aset biologis lainnya. Standar ini mencakup aset biologis berupa hewan atau tanaman hidup serta produk agrikultur yang dihasilkan saat panen.
Dalam lampiran standar bahkan dijelaskan berbagai contoh aset biologis dan produk agrikultur, seperti sapi perah yang menghasilkan susu, tanaman padi yang menghasilkan gabah, rumput laut yang menghasilkan panenan rumput laut, serta pohon kelapa sawit yang menghasilkan tandan buah segar.
Karakteristik inilah yang membuat aset agrikultur memerlukan perlakuan akuntansi tersendiri dan tidak dapat sepenuhnya mengikuti standar aset tetap atau persediaan yang selama ini digunakan.
Pergeseran Paradigma: Dari Biaya Historis ke Nilai Wajar
Salah satu perubahan paling penting yang dibawa PSAP 20 adalah penggunaan pendekatan nilai wajar (fair value) dalam pengukuran aset biologis. Standar mengatur bahwa aset biologis pada saat perolehan maupun tanggal pelaporan diukur menggunakan nilai wajar dikurangi biaya penjualan. Produk agrikultur yang dipanen juga diukur berdasarkan nilai wajar pada saat panen.
Pendekatan ini membawa perubahan paradigma yang signifikan. Jika sebelumnya suatu aset mungkin dicatat berdasarkan biaya perolehan awal, kini laporan keuangan harus mampu menggambarkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya pada saat pelaporan.
Sebagai contoh, pemerintah daerah yang mengelola sentra pembibitan sapi atau unit budidaya perikanan akan memiliki aset yang nilainya berubah setiap periode akibat pertumbuhan biologis. Dengan pendekatan nilai wajar, peningkatan kualitas dan kuantitas aset tersebut dapat tercermin dalam laporan keuangan secara lebih realistis.
Dari perspektif pengelolaan aset negara, hal ini merupakan langkah maju yang penting. Laporan keuangan tidak lagi hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi instrumen yang mampu menggambarkan nilai ekonomi aktual sumber daya yang dikelola pemerintah.
Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas
Selama ini, salah satu tantangan dalam pengelolaan aset agrikultur adalah keterbatasan informasi mengenai nilai dan kinerjanya. Tidak sedikit program pemerintah yang melibatkan bantuan ternak, pengembangan kawasan budidaya, maupun pengelolaan aset biologis lainnya yang belum terdokumentasi secara optimal dalam laporan keuangan.
PSAP 20 berupaya menjawab tantangan tersebut melalui kewajiban pengungkapan yang lebih rinci. Entitas pemerintah harus mengungkapkan perubahan nilai aset biologis, metode penilaian yang digunakan, kuantitas fisik aset, hasil panen yang diperoleh, hingga berbagai risiko yang dihadapi dalam aktivitas agrikultur.
Lebih lanjut, standar ini mewajibkan penyajian rekonsiliasi perubahan nilai aset biologis dari awal hingga akhir periode. Dengan demikian, publik dapat mengetahui secara lebih jelas apakah peningkatan nilai aset berasal dari pembelian baru, hasil pembiakan, perubahan harga pasar, panen, distribusi kepada masyarakat, atau faktor lainnya. Kewajiban pengungkapan tersebut akan memperkuat akuntabilitas sekaligus memudahkan proses pengawasan oleh auditor, DPR, DPRD, maupun masyarakat.
Relevan bagi Ketahanan Pangan dan Pembangunan Daerah
Di tengah meningkatnya perhatian terhadap isu ketahanan pangan nasional, keberadaan PSAP 20 memiliki relevansi yang sangat strategis. Pemerintah saat ini mengalokasikan anggaran yang besar untuk mendukung produksi pangan, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Berbagai program tersebut pada akhirnya menghasilkan aset biologis yang memiliki nilai ekonomi maupun nilai layanan publik.
Dengan standar akuntansi yang lebih baik, pemerintah dapat memperoleh data yang lebih akurat mengenai aset-aset tersebut. Informasi ini dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program, menghitung tingkat produktivitas, serta mengukur manfaat yang dihasilkan dari setiap rupiah anggaran yang telah dibelanjakan.
Bagi daerah yang memiliki basis ekonomi pertanian, perikanan, atau perkebunan yang kuat, keberadaan PSAP 20 juga dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan daerah. Aset biologis yang sebelumnya kurang terlihat dalam neraca kini dapat diidentifikasi, diukur, dan dilaporkan secara lebih sistematis.
Bagaimana Aset Biologis Dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah?
Salah satu kontribusi utama PSAP 20 Agrikultur adalah memberikan pedoman yang jelas mengenai kapan dan bagaimana aset biologis harus diakui, diukur, dicatat, dan diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah. Sebelumnya, perlakuan akuntansi atas aset-aset seperti ternak, ikan budidaya, atau hasil perkebunan sering kali belum memiliki standar yang spesifik sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan praktik antar entitas pemerintah.
· Pengakuan Aset Biologis
Aset biologis diakui dalam laporan keuangan apabila memenuhi tiga syarat utama, yaitu pemerintah mengendalikan aset tersebut sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, terdapat kemungkinan manfaat ekonomi atau potensi jasa di masa depan akan diperoleh, serta nilai aset dapat diukur secara andal. Dengan demikian, aset seperti sapi pembibitan, ikan dalam keramba, atau tanaman budidaya dapat diakui sebagai aset pemerintah sejak hak pengendalian atas aset tersebut diperoleh.
· Pengukuran Menggunakan Nilai Wajar
Berbeda dengan aset tetap yang umumnya menggunakan biaya perolehan sebagai dasar pengukuran, PSAP 20 mengatur bahwa aset biologis pada saat pengakuan awal maupun pada tanggal pelaporan diukur sebesar nilai wajar dikurangi biaya penjualan (fair value less costs to sell). Pendekatan ini memungkinkan laporan keuangan mencerminkan nilai ekonomi yang lebih aktual karena memperhitungkan perubahan yang terjadi akibat pertumbuhan, reproduksi, maupun perubahan kondisi pasar.
Sebagai contoh, sapi yang mengalami pertumbuhan berat badan atau ikan yang semakin mendekati masa panen akan mengalami peningkatan nilai yang tercermin dalam pengukuran aset. Sementara itu, produk agrikultur yang telah dipanen, seperti gabah, susu, atau tandan buah segar, juga diukur menggunakan nilai wajar pada saat panen sebelum selanjutnya diperlakukan sebagai persediaan.
· Pencatatan Surplus dan Defisit
Perubahan nilai aset biologis tidak hanya memengaruhi neraca, tetapi juga berdampak pada laporan operasional pemerintah. PSAP 20 mengatur bahwa surplus atau defisit yang timbul dari pengakuan awal maupun perubahan nilai wajar aset biologis harus diakui pada periode terjadinya. Sebagai contoh, kelahiran anak sapi dapat menimbulkan surplus karena menambah nilai aset yang dikuasai pemerintah, sedangkan penurunan nilai akibat penyakit atau kematian ternak dapat menimbulkan defisit. Dengan mekanisme tersebut, laporan keuangan tidak hanya menunjukkan jumlah aset yang dimiliki, tetapi juga menggambarkan dinamika nilai aset agrikultur selama satu periode pelaporan.
· Pengungkapan yang Lebih Transparan
Selain pengakuan dan pengukuran, PSAP 20 juga menekankan pentingnya pengungkapan yang memadai. Entitas pemerintah diwajibkan menjelaskan jenis aset biologis yang dimiliki, metode penilaian yang digunakan, kuantitas fisik aset, hasil panen yang diperoleh, serta rekonsiliasi perubahan nilai aset dari awal hingga akhir periode. Pengungkapan ini juga mencakup berbagai risiko yang memengaruhi aktivitas agrikultur, seperti wabah penyakit, serangan hama, kekeringan, maupun bencana alam lainnya.
Tantangan Implementasi
Meskipun menawarkan banyak manfaat, implementasi PSAP 20 tentu tidak bebas dari tantangan. Pertama, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Penilaian aset biologis memerlukan pemahaman tidak hanya mengenai akuntansi, tetapi juga karakteristik komoditas agrikultur yang dinilai.
Kedua, pemerintah perlu menyiapkan sistem informasi yang mampu mendukung pencatatan aset biologis secara memadai. Data mengenai jumlah, umur, kualitas, dan perkembangan aset harus tersedia secara akurat dan berkelanjutan.
Ketiga, penentuan nilai wajar memerlukan ketersediaan data pasar yang andal. Dalam kondisi tertentu ketika nilai wajar tidak dapat diukur secara andal, standar memang memberikan alternatif berupa penggunaan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Namun, pendekatan ini tetap membutuhkan dokumentasi dan justifikasi yang kuat.
PSAP 20 Agrikultur merupakan bukti bahwa reformasi pengelolaan keuangan negara tidak hanya berbicara mengenai anggaran dan belanja, tetapi juga mengenai bagaimana negara mengelola dan mempertanggungjawabkan seluruh sumber daya yang dimilikinya. Dengan mulai diberlakukannya standar ini untuk penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2027, pemerintah memiliki waktu untuk mempersiapkan sistem, sumber daya manusia, dan tata kelola yang diperlukan.
Pada akhirnya, keberadaan standar ini bukan sekadar persoalan teknis akuntansi. Lebih dari itu, PSAP 20 merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa aset biologis yang tumbuh di sawah, kebun, peternakan, tambak, maupun kawasan budidaya pemerintah dapat tercermin secara transparan dalam neraca negara. Ketika informasi keuangan menjadi semakin lengkap dan andal, maka kualitas pengambilan keputusan publik juga akan semakin baik. Inilah esensi dari akuntabilitas modern: menghadirkan gambaran yang utuh mengenai seluruh kekayaan negara demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat. Selain itu, aktivitas agrikultur memiliki risiko yang tinggi akibat faktor cuaca, bencana alam, serangan hama, maupun wabah penyakit. Standar ini bahkan secara khusus menekankan pentingnya pengungkapan dampak kejadian-kejadian tersebut apabila memiliki pengaruh material terhadap laporan keuangan.
(Penulis: Rizki Adelia, PTPN KPPN Lhokseumawe).
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....