Menteri Keuangan Berganti, Kapan Beban Hidup Rakyat Diringankan?

Oleh: Fohan Muzakir, M.Sos

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh (UMMAH)

Perombakan kabinet yang berujung pada dicopotnya Purbaya Yudhi Sadewa dan dilantiknya Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru menunjukkan satu hal jelas ada kepanikan di ruang kemudi ekonomi kita.

Bagi elite politik dan pelaku pasar modal, pergantian ini mungkin sekadar urusan kalkulasi angka, stabilitas fiskal, atau peredaman friksi internal istana. Namun, bagi jutaan rakyat di akar rumput yang setiap hari berhadapan dengan meroketnya harga bahan pokok dan ancaman PHK, drama bongkar pasang jabatan ini terasa seperti tontonan elit yang berjarak dari realitas.

Pergantian menteri tidak akan ada artinya jika orientasi kebijakan makro kita masih abai terhadap dapur rakyat yang kian megap-megap.Kegagalan eksperimen kebijakan fiskal setahun terakhir telah meninggalkan beban sejarah yang amat mahal untuk ditebus oleh menteri baru.

Ketika pemerintah sibuk berdebat soal target setoran negara dan efisiensi APBN, daya beli masyarakat justru merosot ke titik nadir. Kita dihadapkan pada realitas pahit di mana manajemen fiskal gagal meredam guncangan ekonomi di tingkat bawah.

Paradoks Inflasi Pangan dan Pembiaran Daya Beli

Melambungnya harga pangan akibat cuaca ekstrem dan kemarau panjang tidak diimbangi dengan intervensi fiskal yang memadai. Rakyat dipaksa mandiri menghadapi lonjakan harga, sementara jaring pengaman sosial lambat dieksekusi.

Kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi secara berkala terus menekan biaya logistik dan transportasi, yang ujung-ujungnya dibebankan langsung kepada konsumen akhir di pasar-pasar tradisional.

Kondisi ini diperparah oleh kebijakan fiskal yang terlalu fokus pada proyek-proyek padat modal, namun gagap dalam memitigasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor riil. Lapangan kerja formal kian menyusut dari hari ke hari, memaksa sebagian besar angkatan kerja masuk ke sektor informal yang rentan.

Anak Emas Korporasi vs Anak Tiri UMKM

Kebijakan insentif dan relaksasi pajak selama ini dinilai lebih sering memanjakan korporasi besar. Pelaku UMKM yang merupakan bantalan utama ekonomi nasional saat krisis justru kurang mendapat proteksi fiskal yang konkret.

Metafora "Anak Emas Korporasi vs Anak Tiri UMKM" mencerminkan ketimpangan struktural dalam kebijakan fiskal Indonesia, di mana korporasi besar dan investor kerap menikmati perlakuan istimewa seperti tax holiday jangka panjang.

Adapun sektor UMKM yang menjadi pilar utama perekonomian nasional dengan kontribusi penyerapan tenaga kerja yang masif seringkali menghadapi keterbatasan akses permodalan dan regulasi yang kompleks.

Hilangnya Lapangan Kerja Berkualitas

Dana APBN yang digelontorkan belum mampu menstimulus terciptanya lapangan kerja formal yang stabil, sehingga angka pengangguran terselubung terus meningkat di tengah menyusutnya kelas menengah.

Fenomena ini merujuk pada menyusutnya ketersediaan pekerjaan di sektor formal yang mampu memberikan kepastian pendapatan, upah layak, jaminan sosial, serta jenjang karier yang jelas.

Di tengah narasi pertumbuhan ekonomi, struktur pasar tenaga kerja Indonesia justru mengalami pergeseran ke arah informalitas akibat gelombang digitalisasi, otomasi berbasis AI, dan deindustrialisasi dini.

Kondisi ini memaksa jutaan angkatan kerja baru, termasuk para lulusan sarjana, terlempar ke dalam sektor survival-based seperti gig economy (ojek online, kurir, pekerja lepas) atau pekerjaan kontrak jangka pendek (outsourcing) yang minim perlindungan. Akibatnya, terjadi penurunan daya beli yang masif di kalangan kelas menengah karena upah yang stagnan tidak mampu mengejar lonjakan harga kebutuhan pokok, yang pada akhirnya memicu kerentanan sosial dan memperlebar jurang ketimpangan.

Ujian sejati bagi Suahasil Nazara bukanlah seberapa cepat ia bisa menjinakkan gejolak pasar saham atau seberapa lihai ia menyenangkan lingkaran dalam istana. Ujian terbesarnya adalah apakah ia berani memutar kemudi kebijakan fiskal agar lebih berorientasi pada keadilan sosial dan perlindungan masyarakat bawah.

Jika kementerian keuangan masih menggunakan pendekatan lama yang teknokratis dan gemar menekan konsumsi rakyat demi menyelamatkan defisit anggaran, maka reshuffle ini tak lebih dari sekadar kosmetik politik belaka.

Rakyat sudah terlanjur lelah menjadi penonton drama rotasi jabatan publik yang mereka butuhkan saat ini adalah kepastian nyata bahwa esok hari, beban hidup mereka tidak lagi seberat hari ini. (*)

Penulis: Fohan Muzakir, M.Sos, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh (UMMAH)

Email: fohanm@gmail.com