KBRN, Lhokseumawe: Tahun 1917 menjadi awal dari beragam bentuk penjajahan terhadap rakyat Palestina. Runtuhnya pemerintahan kekhalifahan Utsmaniyah (Ottoman) menyebabkan Palestina dikuasai Inggris yang sebelumnya bagian dari kekuasaan Ottoman sebelum perang Dunia ke-1.

Keberhasilan pasukan Inggris menaklukkan Palestina pada 31 Oktober 1917 mengakhiri 1.400 tahun kekuasaan Islam di kawasan ini. Wilayah Palestina yang pada saat itu masih utuh dan dikuasai penduduk Arab-Muslim secara mayoritas, namun oleh Inggris menjanjikan "pembentukan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina" melalui Deklarasi Balfour.

Masa yang dikenang sebagai era Mandat Inggris itu, kemudian menimbulkan dampak arus imigrasi Yahudi yang meningkat pesat, terutama pada 1920-1930-an. Bahkan, Populasi Yahudi yang awalnya hanya 6 persen pada 1918 naik menjadi 33 persen menjelang 1947. Perubahan demografi inilah yang mulai menggeser keseimbangan penduduk di Palestina dan menyiapkan jalan bagi perubahan peta wilayah di masa berikutnya.

Dikutip RRI dari laporan Aljazeera, Gulf Today, dan berbagai media lainnya, mengungkap kembali penjelasan wilayah Palestina sejak 1917 hingga hari ini. Usulan Rencana Pemisahan PBB (1947) setelah Perang Dunia II, dimana PBB mengusulkan Rencana Pemisahan (Resolusi 181) yang membagi Palestina menjadi dua negara: Yahudi mendapat 55 persen wilayah, Arab mendapat 45 persen, sementara Yerusalem menjadi kawasan internasional. Tetapi, rencana ini ditolak warga Palestina karena dianggap merampas tanah mereka, mengingat saat itu penduduk Palestina masih menguasai 94 persen wilayah dan mendominasi populasi.

Meskipun disetujui secara politik oleh PBB, rencana tersebut tidak pernah dijalankan di lapangan. Namun, pembagian wilayah dalam rancangan ini menjadi dasar awal yang mempersempit kendali Palestina di peta dunia.

Kemudian Perang Arab-Israel Pertama dan Nakba Pecah pada 14 Mei 1948 setelah berakhirnya Mandat Inggris berakhir. Pasukan Zionis mengusir sekitar 750 ribu warga Palestina dan menguasai 78 persen wilayah bersejarah Palestina. Sisa 22 persen wilayah dibagi menjadi Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Gencatan senjata pada Januari 1949 menghasilkan Garis Hijau, perbatasan yang diakui internasional antara Israel dan Tepi Barat. Sejak saat itu pula, Peta Palestina terfragmentasi dengan area yang jauh lebih kecil dibandingkan sebelum perang.

Perang Enam Hari tahun 1967 membuat Israel menduduki seluruh wilayah bersejarah Palestina yang tersisa, termasuk Tepi Barat, Jalur Gaza, serta Yerusalem Timur. Selain itu, Israel merebut Dataran Tinggi Golan Suriah dan Semenanjung Sinai Mesir.

Akibat perang ini pula, 300.000 warga Palestina kembali terusir. Dari sinilah peta Palestina semakin terpecah, wilayah yang sebelumnya utuh kini sepenuhnya berada di bawah kendali militer Israel.

Perjanjian Oslo menjadi upaya perdamaian pertama antara Palestina dan Israel. Peta Tepi Barat dibagi menjadi tiga, yaitu Area A di bawah kendali penuh Otoritas Palestina (PA), Area B dengan pembagian kewenangan sipil PA dan keamanan Israel, serta Area C yang seharusnya diserahkan ke PA tetapi tetap dikontrol Israel.

Secara teori, pembagian ini diharapkan memperkuat otonomi Palestina, tetapi kenyataannya Israel tetap mendominasi Area C, termasuk dalam pembangunan permukiman dan kendali keamanan. Peta semakin kompleks dengan wilayah Palestina yang terpecah menjadi kantong-kantong terisolasi.

Hingga 2023, wilayah Palestina yang diakui terdiri dari Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur, tetapi semakin terfragmentasi oleh ratusan permukiman ilegal Israel dan pos pemeriksaan militer. Setidaknya ada 250 permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, dengan lebih dari 700 titik penghalang termasuk 140 pos pemeriksaan. Gaza tetap diblokade sejak 2007 dan dipadati sekitar 2 juta penduduk Palestina.

Dari sisi demografi, sekitar tiga juta warga Palestina tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, dua juta di Gaza, serta 1,9 juta warga Palestina berstatus warga Israel. Namun, jutaan lainnya hidup di pengasingan di negara-negara Arab dan dunia internasional akibat pengusiran dan konflik berkepanjangan.

PEMBARUAN PETA INGGRIS PADA SEPTEMBER 2025

Peta Palestina selalu berubah mengikuti sejarah panjang konflik dan perebutan wilayah. Dari masa Mandat Inggris hingga perang demi perang, area yang dulunya menyatu kini terpecah menjadi potongan kecil yang dikuasai pihak berbeda. Perubahan itu tak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga tercermin dalam peta resmi dunia yang terus diperbarui.

Baru-baru ini, langkah penting datang dari Inggris yang memperbarui peta resminya. Dilansir Guld Today, untuk pertama kalinya sejak seabad lebih konflik, Inggris tak lagi menuliskan Occupied Palestinian Territories melainkan menyebut langsung Palestine (West Bank) dan Palestine (Gaza).

Baca Juga: Diakui Jadi Negara Merdeka, Begini Peta Baru Wilayah Palestina

Pembaruan ini muncul setelah Perdana Menteri Keir Starmer mengumumkan pengakuan resmi Palestina sebagai negara berdaulat pada Minggu (21/9/2025).

Pembaruan ini menandai pergeseran penting secara diplomatik. Inggris kini bergabung dengan lebih dari 150 negara yang mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.

Pembaruan peta juga memberi sinyal politik baru, menegaskan pengakuan hak Palestina di tengah konflik yang telah berlangsung lebih dari satu abad.