Sebelas Jabatan Strategis Kosong, Aceh Utara Siapkan Seleksi Terbuka

RRI.CO.ID, Aceh Utara - Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersiap menggelar seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) untuk mengisi sejumlah posisi strategis yang hingga kini masih kosong dan dijalankan oleh pejabat pelaksana tugas (Plt).

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Utara, terdapat 11 jabatan pimpinan yang belum memiliki pejabat definitif. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena sejumlah perangkat daerah yang memiliki fungsi penting masih berada di bawah kepemimpinan sementara.

Kepala BKPSDM Aceh Utara, Saifuddin, S.STP., M.S.P., mengatakan seleksi terbuka akan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur pemerintahan sekaligus memastikan perangkat daerah dipimpin pejabat yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

“Bupati ingin memastikan birokrasi berjalan optimal. Seleksi terbuka akan segera kita gelar dalam waktu dekat dan memberikan kesempatan kepada pejabat terbaik untuk mengikuti proses tersebut,” ujar Saifuddin, Selasa (18/8/2026) malam.

Menurutnya, pengisian jabatan melalui mekanisme seleksi terbuka diharapkan menghasilkan pejabat yang tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memiliki kapasitas kepemimpinan, kompetensi dan kemampuan menjalankan program pembangunan daerah.

Sebelas posisi yang saat ini masih kosong tersebut mencakup Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan Dayah, Direktur RSUD Cut Meutia, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Kepala Dinas Perhubungan, serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Sejumlah jabatan tersebut memiliki peran langsung terhadap pelayanan publik dan pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah. Karena itu, pengisian pejabat definitif dinilai penting agar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif.

Kepala daerah memiliki kepentingan untuk memastikan struktur birokrasi tidak hanya lengkap secara organisasi, tetapi juga diisi oleh figur yang mampu menerjemahkan visi pembangunan menjadi program yang terukur dan memberikan dampak kepada masyarakat.

Di sektor kesehatan, misalnya, kepemimpinan definitif menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan pengelolaan layanan kesehatan berjalan konsisten. Hal serupa berlaku pada sektor pendidikan, pertanian, perhubungan, lingkungan hidup hingga penanggulangan bencana yang membutuhkan koordinasi dan kebijakan berkelanjutan.

Seleksi terbuka JPT nantinya menjadi ruang bagi aparatur sipil negara yang memenuhi ketentuan untuk menunjukkan kompetensi dan gagasan mereka dalam memimpin organisasi perangkat daerah.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berharap proses tersebut dapat menghasilkan pejabat yang profesional, berintegritas dan mampu bekerja secara responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pengisian 11 jabatan tersebut juga dinilai menjadi momentum untuk memperkuat kinerja birokrasi setelah sejumlah posisi strategis cukup lama dijalankan oleh pejabat sementara.

Bagi masyarakat, kepastian kepemimpinan di setiap perangkat daerah bukan semata persoalan struktur organisasi. Pejabat definitif diharapkan mampu memberikan arah yang jelas, mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas pelayanan serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai target.

Dengan rencana seleksi terbuka tersebut, Pemkab Aceh Utara kini menghadapi tantangan untuk memastikan proses berlangsung profesional, transparan dan berbasis kompetensi. Hasil seleksi nantinya akan menjadi salah satu penentu wajah birokrasi Aceh Utara dalam menjalankan agenda pemerintahan dan pembangunan ke depan.