RRI.CO.ID, Lhokseumawe – Pemerintah Kota Lhokseumawe memutuskan memperpanjang kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan pemerintah kota. Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, A. Haris, S.Sos., M.Si., di Aula Setdako Lhokseumawe, Jumat 31 Juli 2026.

Rapat yang difasilitasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) itu dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe dr. Said Alam Zulfikar, Inspektur Kota Lhokseumawe, Pelaksana Harian (Plh.) Kepala BKPSDM, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Perpanjangan kontrak PPPK dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kesinambungan pelayanan publik, serta kemampuan keuangan daerah. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe A. Haris menegaskan bahwa perpanjangan kontrak tidak diberikan secara otomatis. Seluruh PPPK akan menjalani evaluasi kinerja selama tiga bulan ke depan sebagai dasar penilaian kelayakan untuk tetap bertugas.

Menurutnya, proses evaluasi akan dilakukan secara objektif, terukur, dan mengacu pada indikator yang disusun oleh tim yang melibatkan BKPSDM, Inspektorat, serta OPD terkait.

Hasil evaluasi akan menjadi dasar penilaian terhadap disiplin, kinerja, dan tanggung jawab setiap PPPK. Pegawai yang terbukti tidak disiplin atau pernah menerima teguran maupun sanksi akan diusulkan untuk tidak diperpanjang masa kontraknya.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kota Lhokseumawe menegaskan komitmennya dalam membangun aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan akuntabel.

Pemerintah juga berharap evaluasi berkala mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan sehingga pelayanan publik kepada masyarakat semakin efektif, efisien, dan berkualitas.