RRI.CO.ID, Lhokseumawe - Penyesuaian program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang memunculkan beragam respons di tengah masyarakat mendorong Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), angkat bicara. Ia menegaskan bahwa perubahan yang dilakukan tidak menggeser nilai dasar perjuangan dan keadilan sosial yang menjadi fondasi program tersebut.

Menurutnya, JKA bukan sekadar program layanan kesehatan, tetapi juga bagian dari perjalanan sejarah, upaya mewujudkan keadilan sosial, serta representasi cita-cita besar masyarakat Aceh pasca perdamaian. Pernyataan tersebut disampaikan melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Senin (20 April 2025). Nurlis menyebutkan bahwa terdapat enam poin utama yang disampaikan Gubernur kepada masyarakat.

Pertama, terkait komitmen terhadap nilai sejarah dan keadilan sosial. Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Aceh tetap menjunjung tinggi semangat dasar JKA sebagai bentuk tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nilai perjuangan, keadilan, dan perlindungan sosial disebut tetap menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan.

Kedua, penyesuaian program JKA dipandang sebagai langkah adaptasi, bukan penghapusan. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menyelaraskan dengan sistem jaminan kesehatan nasional, menghindari tumpang tindih pembiayaan, serta menjaga keberlanjutan fiskal daerah. Penyesuaian ini disebut sebagai upaya penataan agar perlindungan sosial lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Ketiga, perlindungan terhadap kelompok rentan tetap menjadi prioritas. Pemerintah Aceh memastikan masyarakat dengan kondisi ekonomi paling lemah tetap mendapatkan perlindungan, baik melalui skema nasional maupun dukungan daerah, sehingga akses terhadap layanan kesehatan dasar tetap terjaga.

Keempat, pemerintah akan melakukan evaluasi dan validasi data secara terbuka. Hal ini dilakukan menyusul adanya dinamika terkait akurasi data kesejahteraan di lapangan, dengan tujuan mencegah kesalahan klasifikasi yang dapat merugikan masyarakat. Proses ini akan dilakukan secara partisipatif dan akuntabel.

Kelima, komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas anggaran. Pemerintah Aceh akan menyampaikan secara terbuka setiap penyesuaian anggaran, termasuk realokasi yang dilakukan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik serta untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Keenam, pemerintah membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk akademisi, legislatif, tokoh masyarakat, dan elemen sipil, untuk terlibat dalam diskusi konstruktif agar kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat Aceh secara luas.

Gubernur Mualem juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif, mengedepankan kebersamaan, serta mencari solusi secara bijaksana dan berkeadaban. Ia berharap setiap langkah yang diambil mendapat ridha Allah SWT dan membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Aceh.

Sumber: Release Pemerintah Aceh.