RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Sosial Republik Indonesia menyelesaikan penyaluran bantuan sosial kebencanaan senilai lebih dari Rp700 miliar untuk penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk penanganan tersebut mencapai lebih dari Rp2 triliun.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu 25 Maret 2026, menyatakan bahwa dana Rp700 miliar telah disalurkan. Saat ini, pihaknya tengah memproses penyaluran tahap berikutnya sebesar Rp218 miliar sebagai bagian dari percepatan pemulihan bagi masyarakat terdampak bencana.

Anggaran Rp218 miliar yang sedang dalam proses penyaluran tersebut diperuntukkan bagi sekitar 67.000 kepala keluarga (KK) penerima manfaat. Selain itu, bantuan juga mencakup jaminan hidup (jadup) bagi sekitar 270.000 jiwa terdampak.

Terkait santunan, Kemensos memberikan bantuan sebesar Rp15 juta kepada ahli waris dari lebih dari 1.000 korban meninggal dunia. Sementara itu, korban yang mengalami luka berat menerima santunan masing-masing sebesar Rp5 juta.

Selain santunan,

Pemerintah juga mengalokasikan bantuan isian rumah sebesar Rp3 juta per keluarga penerima manfaat, serta dukungan stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta guna membantu pemulihan kondisi ekonomi warga terdampak.

Untuk bantuan jadup, pemerintah menyalurkan Rp450.000 per orang setiap bulan selama tiga bulan. Bantuan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, khususnya pembelian lauk-pauk bagi para penyintas bencana.

Saifullah menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan data penyintas yang telah melalui verifikasi ketat, melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah, hingga pencocokan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Proses ini juga turut diawasi oleh aparat penegak hukum untuk memastikan akuntabilitas.

Data penerima yang telah divalidasi dan ditandatangani oleh Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menjadi dasar utama penyaluran bantuan.

Dalam penyalurannya, Kemensos bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk mengantarkan bantuan langsung kepada keluarga penerima yang telah terverifikasi. Pemerintah juga membuka kemungkinan pengajuan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia apabila kebutuhan di lapangan masih belum terpenuhi secara optimal.