Aceh Percepat Digitalisasi Dana Desa Lewat Transaksi Non Tunai

RRI.CO.ID, Lhokseumawe - Pemerintah Aceh terus mendorong modernisasi tata kelola pemerintahan gampong melalui digitalisasi pengelolaan keuangan desa. Salah satu langkah strategis yang kini dipercepat adalah penerapan sistem transaksi non tunai dalam penggunaan dana desa guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan anggaran.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Transaksi Non Tunai Pengelolaan Dana Desa yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh di Ayani Hotel Banda Aceh, Kamis 11 Juni 2026.

Forum tersebut dihadiri perwakilan DPMG kabupaten/kota, Dinas Komunikasi dan Informatika, Bank Aceh Syariah, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan gampong. Diskusi difokuskan pada strategi percepatan penerapan sistem transaksi non tunai yang terintegrasi dengan tata kelola keuangan desa di seluruh Aceh.

Kepala DPMG Aceh, Dr. H. Iskandar, AP, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus segera diwujudkan dalam tata kelola pemerintahan desa.

Menurutnya, implementasi transaksi non tunai merupakan langkah konkret untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih profesional, modern, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Transformasi digital adalah keniscayaan. Penguatan tata kelola keuangan gampong di era digital diwujudkan secara konkret melalui implementasi transaksi non tunai. Ini bukan sekadar memenuhi regulasi, tetapi menjadi instrumen perubahan menuju pemerintahan gampong yang lebih baik dan lebih dipercaya masyarakat,” ujar Iskandar.

Meski demikian, ia mengakui proses digitalisasi masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan secara bersama-sama. Salah satu persoalan utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi di sejumlah wilayah.

“Pengadaan server dan jaringan internet menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera kita tuntaskan agar implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan dana desa dapat berjalan optimal,” katanya.

Dalam FGD tersebut, para peserta membahas berbagai aspek teknis dan kebijakan yang diperlukan untuk mendukung implementasi transaksi non tunai. Mulai dari kesiapan regulasi, pemanfaatan layanan Cash Management System (CMS), integrasi dengan aplikasi pengelolaan keuangan desa, hingga peningkatan kapasitas aparatur gampong dalam mengoperasikan sistem digital.

Pengalaman sejumlah daerah yang telah lebih dulu menerapkan transaksi non tunai juga menjadi bahan pembelajaran untuk mempercepat penerapan sistem serupa di seluruh Aceh.

Penerapan transaksi non tunai dinilai memiliki sejumlah manfaat strategis, terutama dalam meningkatkan transparansi penggunaan dana desa. Seluruh transaksi akan tercatat secara elektronik sehingga lebih mudah ditelusuri, diawasi, dan diaudit.

Selain itu, sistem digital juga diyakini mampu meminimalkan kesalahan administrasi, mempercepat proses pelaporan, serta menutup celah penyalahgunaan anggaran yang selama ini masih menjadi tantangan dalam pengelolaan keuangan desa.

FGD tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kepala DPMD Kabupaten Trenggalek yang dikenal sebagai salah satu daerah pelopor digitalisasi desa, serta pihak Bank Aceh Syariah sebagai mitra utama dalam layanan transaksi keuangan gampong.

Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dan pengalaman lapangan yang menjadi bekal dalam menyusun langkah implementasi yang lebih efektif dan terukur.

Melalui forum ini, DPMG Aceh berharap terbangun kesamaan persepsi, sinergi, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi digital pengelolaan dana desa.

Dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi, pemerintah optimistis pembangunan gampong di Aceh dapat berjalan lebih efektif serta mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.