Perkuat Mitigasi Bencana Inklusif,PPDI Aceh Utara Dorong Keterlibatan Disabilit

RRI.CO.ID, Lhokseumawe — Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Aceh Utara, Vina Novita, menegaskan pentingnya melibatkan penyandang disabilitas secara aktif dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, mulai dari perencanaan, mitigasi, kesiapsiagaan hingga proses evakuasi di lapangan.

Hal tersebut disampaikan Vina dalam kegiatan terkait mitigasi bencana di Lhokseumawe, Rabu (16/9/2026).

Vina mengatakan, meskipun bencana alam tidak dapat dicegah, risiko dan dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan melalui upaya mitigasi serta sosialisasi yang terarah dan berkelanjutan.

Menurutnya, penyandang disabilitas sebagai salah satu kelompok rentan perlu memiliki kesiapsiagaan secara mandiri. Hal itu antara lain dengan memahami jalur evakuasi, menyiapkan perlengkapan darurat sesuai kebutuhan, serta mengetahui pihak atau instansi yang dapat dihubungi ketika terjadi kondisi darurat.

"Selama ini, kendala utama ada pada aksesibilitas jalur evakuasi dan minimnya data rinci terkait penyandang disabilitas di daerah rawan bencana. Oleh karena itu, kami di PPDI berupaya untuk terus mendata teman-teman disabilitas di desa-desa agar tidak ada yang tertinggal saat bencana terjadi," ujar Vina.

Ia menyebutkan, tantangan di lapangan masih cukup beragam, terutama bagi penyandang disabilitas yang tinggal di wilayah pedesaan.

Kendala tersebut meliputi belum tersedianya jalur evakuasi yang aksesibel, fasilitas jalan landai atau ramp yang belum memadai, serta keterbatasan informasi peringatan dini yang dapat diakses seluruh jenis disabilitas.

Informasi kebencanaan, kata Vina, perlu disampaikan melalui berbagai media dan metode, termasuk informasi berbasis audio maupun bahasa isyarat, sehingga pesan peringatan dapat diterima dengan cepat oleh penyandang disabilitas.

Selain aksesibilitas, PPDI Aceh Utara juga menilai ketersediaan data penyandang disabilitas di wilayah rawan bencana menjadi bagian penting dalam perencanaan penanggulangan bencana.

Pendataan hingga tingkat desa diperlukan untuk mengetahui jumlah, lokasi, serta kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Data tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan pihak terkait dalam menyusun skema evakuasi maupun pemberian bantuan ketika bencana terjadi.

Vina menegaskan, penyandang disabilitas tidak boleh hanya dipandang sebagai penerima bantuan saat bencana. Mereka perlu ditempatkan sebagai bagian dari solusi dan dilibatkan dalam penyusunan kebijakan maupun perencanaan mitigasi.

"Jadi, kami berharap teman-teman disabilitas dilibatkan sejak tahap perencanaan. Jangan sampai ketika bencana sudah terjadi baru dicari dan diberikan bantuan," katanya.

Upaya membangun mitigasi bencana yang inklusif juga dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pelatihan kesiapsiagaan dan pembentukan klaster penanggulangan bencana bersama lembaga mitra.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas sekaligus memperkuat koordinasi antara komunitas disabilitas, pemerintah dan lembaga terkait.

Dengan tersedianya data disabilitas yang lebih akurat, sarana evakuasi yang aksesibel, serta sistem informasi peringatan dini yang inklusif, penanggulangan bencana diharapkan dapat menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali.