Damai Aceh: ketika Dapur Mak Menjadi Ukuran Kesejahteraan

RRI.CO.ID, Lhokseumawe - Peringatan 21 tahun damai Aceh pada 15 Agustus 2026 menjadi momentum untuk melihat kembali makna perdamaian dari sisi kehidupan masyarakat. Dua dekade lebih tanpa konflik bersenjata merupakan pencapaian penting, tetapi kesejahteraan rakyat tetap menjadi pekerjaan yang harus terus diperjuangkan.

Dr. Bukhari, M.H.CM., Anggota asosiasi BPD & LPMK Nasional serta Advokat LBH Tani Nusantara, menilai ukuran keberhasilan perdamaian tidak cukup dilihat dari sisi keamanan dan politik, tetapi juga dari kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, pertanyaan yang perlu dijawab setelah 21 tahun damai adalah apakah perdamaian sudah benar-benar dirasakan sampai ke dapur mak.

Jangan hanya melihat perdamaian dari sisi politik dan keamanan. Kita harus melihat bagaimana rakyat menjalani kehidupan setelah 21 tahun damai. Ukurannya sederhana, apakah mereka bisa bekerja, memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan keluarganya,” ujar Dr. Bukhari Sabtu 15 Agustus 2026.

Pertanyaan tersebut semakin penting setelah banjir dan longsor melanda berbagai wilayah Aceh pada November 2025. Bencana itu merusak rumah, jalan, jembatan, sawah, tambak dan perkebunan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Dampaknya tidak berhenti ketika air surut, tetapi berlanjut pada hilangnya pendapatan keluarga.

Memasuki Agustus 2026, berbagai upaya perbaikan terus berjalan. Pemerintah melakukan rehabilitasi terhadap sawah dan sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana. Perbaikan tambak, perkebunan serta sarana pendukung ekonomi masyarakat juga terus dilakukan agar aktivitas produksi kembali normal.

Di Aceh Utara, misalnya, ribuan hektare sawah terdampak bencana dan sebagian masih membutuhkan penanganan. Bagi petani, lahan yang rusak berarti tertundanya masa tanam dan berkurangnya pendapatan keluarga. Kondisi serupa dirasakan petambak dan pekebun yang kehilangan sumber penghasilan akibat kerusakan lahan produksi.

Menurut Dr. Bukhari, langkah pemerintah memperbaiki kerusakan akibat bencana patut diapresiasi. Namun, keberhasilan pemulihan tidak cukup diukur dari selesainya pembangunan fisik.

Perbaikan yang dilakukan pemerintah tentu harus kita dukung. Tetapi ukurannya harus sampai pada masyarakat. Petani harus kembali menggarap sawah, petambak bisa berproduksi, pekebun kembali mengelola kebunnya dan pendapatan keluarga mulai pulih,” katanya.

Ia meminta pemulihan ekonomi dilakukan secara menyeluruh, termasuk melalui bantuan sarana produksi, akses permodalan, pendampingan serta kepastian pasar.

Kalau sawah sudah diperbaiki tetapi petani tidak punya modal untuk menanam, masalah belum selesai. Kalau tambak sudah dibersihkan tetapi petambak tidak memiliki kemampuan untuk kembali berproduksi, pemulihan juga belum sempurna,” tegasnya.

Bagi Dr. Bukhari, perdamaian seharusnya memberikan rasa aman bukan hanya dari konflik, tetapi juga dalam menjalani kehidupan ekonomi.

Perdamaian sejati adalah ketika orang tua dapat bekerja, anak-anak bisa sekolah, petani kembali ke sawah, petambak kembali ke tambaknya dan mak tidak terus-menerus pusing memikirkan uang belanja,” ujarnya.

Ia berharap peringatan 21 tahun damai Aceh tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi bahan evaluasi terhadap arah pembangunan daerah. Pemerintah perlu memastikan manfaat perdamaian semakin nyata bagi masyarakat, terutama mereka yang terdampak bencana.

Pada akhirnya, setelah 21 tahun Aceh berdamai, pertanyaan paling sederhana justru menjadi yang paling penting: apakah dapur mak sudah ikut merasakan damai?

Sebab, perdamaian yang sesungguhnya bukan hanya ketika senjata tidak lagi berbicara, tetapi ketika dapur rakyat kembali berasap, ekonomi keluarga pulih dan masyarakat Aceh memiliki harapan terhadap masa depan.