HMI Tagih Jawaban Soal Uang Rakyat ke DPRK Lhoksrimawe

RRI. CO. ID, Lhoksrumawe - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRK Lhokseumawe, Kamis 24 September 2026. Membawa tujuh tuntutan, mahasiswa mempertanyakan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan anggaran, pelayanan publik, pengawasan proyek, hingga kondisi fiskal daerah.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 14.30 WIB tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa membawa spanduk dan poster berisi kritik terhadap sejumlah persoalan yang mereka nilai perlu segera mendapat perhatian pemerintah.

Dalam aksi tersebut, Ketua DPRK Lhokseumawe Faisal H. Isa hadir menemui massa dan menerima aspirasi mahasiswa. Namun, Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar tidak hadir secara langsung meski mahasiswa meminta dirinya datang memberikan penjelasan.

Pemerintah kota kemudian mengutus Asisten I Setdako Lhokseumawe, Mirdha Ikhsan, untuk menemui pengunjuk rasa.

Ketidakhadiran Wali Kota menjadi sorotan tersendiri karena sejumlah tuntutan HMI secara langsung menyasar kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Mahasiswa menilai persoalan yang mereka bawa bukan sekadar agenda aksi, melainkan menyangkut bagaimana uang publik dikelola dan bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada masyarakat.

Aksi sempat dihentikan ketika azan Ashar berkumandang. Setelah itu, mahasiswa kembali menyampaikan tuntutan hingga akhirnya membubarkan diri secara tertib.

Ketua HMI Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara, Muhammad Muhaymin, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kritik terhadap sejumlah persoalan yang dinilai menyangkut kepentingan masyarakat.

Salah satu sorotan utama adalah pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

HMI meminta Dinas Kesehatan menghentikan sementara operasional tujuh dapur MBG yang menurut mereka belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Mereka juga meminta DPRK Lhokseumawe memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut.

Menurut mahasiswa, program yang menyasar anak-anak sekolah tidak boleh hanya diukur dari seberapa banyak makanan yang didistribusikan. Keamanan pangan dan kepastian kelayakan makanan juga harus menjadi bagian utama dari pengawasan.

“Beserta tindakan hukum pengamanan oleh Kapolres Lhokseumawe dan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe guna memastikan seluruh mitra SPPG tidak melakukan distribusi pangan sebelum lolos uji laboratorium,” kata Muhaymin.

Sorotan berikutnya diarahkan kepada mesin pengolahan sampah yang menjadi salah satu program Pemerintah Kota Lhokseumawe. HMI mendesak Wali Kota mengevaluasi prosedur pengoperasian mesin tersebut, terutama dari aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Tata kelola program tersebut juga diminta dievaluasi secara menyeluruh, termasuk efektivitas serta pertanggungjawaban penggunaannya.

Kritik HMI kemudian mengarah pada fungsi pengawasan DPRK Lhokseumawe. Mahasiswa mendesak DPRK memperketat pengawasan terhadap program dan proyek pemerintah, bukan hanya menerima laporan setelah program berjalan.

Mereka juga meminta Polres Lhokseumawe dan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek pemerintah.

Sorotan lain tertuju pada rencana pengadaan 25 unit mobil operasional premium pada Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Tahun 2026 dengan pagu Rp17,25 miliar.

HMI mendesak rencana tersebut dibatalkan dan meminta dana otonomi khusus dialihkan untuk program yang mereka nilai lebih mendesak, seperti penanganan kemiskinan ekstrem, rumah layak huni, serta beasiswa bagi anak yatim korban konflik.

“Menuntut provinsi untuk mengalihkan dana anggaran otonomi khusus tersebut menjadi program intervensi kemiskinan ekstrem, rumah layak huni, dan beasiswa anak yatim korban konflik,” ujar Muhaymin.

Bagi HMI, persoalan tersebut bukan hanya tentang besarnya anggaran, tetapi juga mengenai prioritas penggunaan uang publik ketika masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi.

Persoalan distribusi Biosolar turut masuk dalam tuntutan. HMI meminta DPRK mendesak pemerintah provinsi dan BPH Migas menambah kuota darurat Biosolar serta menerapkan teknologi stiker barcode permanen pada kendaraan untuk memperketat pengawasan distribusi.

Mereka juga menuntut penegakan hukum terhadap praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.

Di sisi lain, HMI menyoroti kemampuan fiskal Pemerintah Kota Lhokseumawe. Mereka meminta Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) melakukan audit terhadap kemampuan riil APBK dengan mempertimbangkan jumlah aparatur yang disebut mencapai 2.975 PNS dan 3.698 PPPK.

“Kami mendesak Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) segera mengaudit kemampuan riil APBK terhadap populasi 2.975 PNS dan 3.698 PPPK saat ini. Selama rasio belanja pegawai belum turun ke ambang batas legal 30 persen sesuai UU HKPD,” kata Muhaymin.

HMI juga mendesak Pemko Lhokseumawe menghentikan penerimaan formasi PPPK penuh waktu dan beralih ke skema PPPK paruh waktu dengan alasan menjaga kemampuan anggaran agar pelayanan publik tidak semakin terbebani.

Selain itu, mahasiswa meminta pemerintah mempercepat realisasi serapan fisik, menuntaskan program Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta melakukan evaluasi terhadap kondisi fiskal Pemko dan DPRK Lhokseumawe.

Tujuh tuntutan tersebut pada akhirnya menempatkan persoalan anggaran dan pengawasan sebagai inti kritik HMI. Mahasiswa mempertanyakan bagaimana uang publik diprioritaskan, bagaimana program dijalankan, dan sejauh mana pemerintah memastikan setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Ketua DPRK Lhokseumawe telah hadir menerima aspirasi mahasiswa. Sementara Wali Kota tidak hadir secara langsung dan diwakili Asisten I Setdako Lhokseumawe.

Kini, tuntutan tersebut tidak berhenti di depan gedung DPRK. Yang ditunggu mahasiswa adalah tindak lanjut konkret bukan sekadar jawaban saat aksi berlangsung atas persoalan yang menyangkut anggaran, pelayanan publik, dan kepentingan masyarakat Lhokseumawe.