RRI.CO.ID, Jakarta - Koordinator Pusat Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN), Agus Muliara, menegaskan sikap organisasi terkait pernyataan Saiful Mujani yang menyerukan aksi massa untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah forum di Jakarta.

Menurut Agus, seruan tersebut dinilai tidak tepat dan berpotensi menimbulkan instabilitas politik serta memecah belah persatuan bangsa. Ia menekankan bahwa dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum seperti Indonesia, tersedia berbagai mekanisme sah dan konstitusional untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

“Mengetuk dan mengoreksi jalannya pemerintahan tidak harus melalui cara-cara provokatif. Masih banyak jalur yang layak dan patut dilakukan, seperti dialog publik, advokasi kebijakan, serta penguatan peran masyarakat sipil,” ujar Agus.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga objektivitas dalam menyampaikan kritik di ruang publik. Menurutnya, kritik yang dibangun atas dasar kepentingan publik akan lebih konstruktif dibandingkan yang dilandasi sentimen pribadi.

“Dalam demokrasi, kritik harus berangkat dari kepentingan publik, bukan sentimen personal. Jika disampaikan secara konfrontatif dan berulang terhadap figur tertentu, publik tentu dapat menilai adanya kecenderungan lain di baliknya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Agus menyinggung rekam jejak Saiful Mujani melalui lembaga surveinya yang kerap melontarkan kritik terhadap Prabowo Subianto. Ia menilai pola tersebut, ditambah dengan pernyataan terbaru yang lebih keras, dapat memunculkan persepsi adanya dimensi personal dalam sikap yang disampaikan.

Meski demikian, AMAN tetap menegaskan komitmennya terhadap kebebasan berpendapat sebagai bagian dari demokrasi. Namun, kebebasan tersebut harus diiringi dengan tanggung jawab moral dan komitmen menjaga stabilitas nasional.

Agus juga menyayangkan pernyataan tersebut datang dari sosok yang dikenal sebagai bagian dari gerakan reformasi, yang seharusnya mampu menghadirkan narasi yang lebih edukatif dan menyejukkan.

Aliansi Mahasiswa Nusantara pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan serta tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang berpotensi memecah belah bangsa.

“Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, harus disampaikan secara bertanggung jawab, objektif, dan berorientasi pada kepentingan bangsa,” tutup Agus Muliara.