RRI.CO.ID, Lhokseumawe - Pemerintah Pakistan menerapkan kebijakan penghematan energi dengan memberlakukan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi 50 persen pegawai serta memperpanjang masa libur sekolah. Kebijakan ini diambil menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik global.

Perdana Menteri Shehbaz Sharif mengumumkan sejumlah langkah penghematan energi setelah harga minyak dunia melonjak hingga lebih dari 100 dolar Amerika Serikat per barel, level tertinggi sejak konflik besar antara Russia dan Ukraine pada 2022.

Menurut laporan yang dikutip dari akun informasi publik Folkative, pemerintah Pakistan meminta 50 persen pegawai pemerintah bekerja dari rumah guna mengurangi konsumsi bahan bakar, terutama dari aktivitas transportasi harian.

Selain itu, pemerintah juga memperpanjang masa libur sekolah untuk menekan mobilitas masyarakat serta menurunkan penggunaan energi nasional.

Kenaikan harga energi tersebut juga dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan United States, Israel, dan Iran. Kondisi ini berdampak pada pasokan minyak global dan memicu lonjakan harga energi di berbagai negara.

Sebagai bagian dari langkah penghematan, pemerintah Pakistan juga mengurangi alokasi bahan bakar kendaraan dinas hingga 50 persen selama dua bulan, kecuali untuk kendaraan darurat seperti ambulans. Selain itu, pemerintah membatasi perjalanan dinas luar negeri dan pengadaan peralatan baru di instansi pemerintah.

Pakistan sendiri merupakan negara yang cukup bergantung pada impor energi dari kawasan Teluk, sehingga kenaikan harga minyak dunia berdampak langsung pada kondisi ekonomi domestik.

Sejumlah kajian dalam bidang Energy Economics menunjukkan bahwa kebijakan seperti WFH dan pembatasan mobilitas dapat membantu menekan konsumsi bahan bakar nasional serta mengurangi beban subsidi energi di masa krisis.